Pilkada Kutim 2024
Debat Pilkada Kutim 2024, Kasmidi Bulang Janjikan Percepatan Pembangunan hingga Transparansi
Debat Pilkada Kutim 2024, Kasmidi Bulang janjikan percepatan pembangunan hingga transparansi pengelolaan pemerintahan.
Penulis: Ardiana | Editor: Diah Anggraeni
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) digelar di Jatra Hotel Balikpapan, Sabtu (2/11/2024) malam ini.
Pilkada Kutim 2024 ini diikuti dua paslon bupati-wakil bupati Kutim, Kasmidi Bulang-Kinsu dan Ardiansyah-Mahyunadi.
Melalui pantauan TribunKaltim.co di kanal YouTube Tribun Kaltim Official, paslon cabup dan cawabup nomor urut 1, Kasmidi Bulang dan Lulu Kinsu membeberkan progam unggulannya.
Mulai dari percepatan pembangunan daerah dengan memberikan anggaran minimal Rp 250 juta per tahun per RT, bantuan kendaraan operasional RT dengan anggaran minimal Rp 5 miliar perdesa, kendaraan operasional perangkat desa dan BPD, serta anggaran pembangunan sebesar Rp 25 miliar setiap kecamatan.
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024, Beda Strategi Kasmidi dan Ardiansyah Soal Mengatasi Anak Putus Sekolah
Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dengan melanjutkan beberapa progam.
Di antaranya, program buku dan seragam gratis serta beasiswa tuntas hingga jenjang S3 serta memberikan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Kutim.
"Serta pemberian gadget dan peningkatan insentif guru, tenaga kesehatan dan penyuluh," ungkapnya.
Selanjutnya, menuntaskan free internet di pusat pemerintahan kecamatan hingga desa, sekolah dan pondok pesantren.
Termasuk menuntaskan infrastruktur dasar, mulai dari penyelesaian pembangunan jalan, jembatan, pelayanan air bersih dan listrik. Peningkatan sarana prasarana rumah ibadah, puskesmas dan rumah sakit.
"Pengelolaan sampah modern, pembangunan fasilitas sarana olahraga, dan seni budaya hingga desa," lanjutnya.
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024, 10 Langkah KB-Kinsu Tangani Stunting, Mahyunadi Singgung Tepat Sasaran
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha bagi UMKM, bantuan sarana prasarana pertanian, serta mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perikanan.
Bahkan, pembukaan dan peningkatan lapangan pekerjaan, hingga pembangunan pariwisata dan kemudahan investasi dan kepastian hukum bagi investor.
"Juga penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.