Hasil Survei Pilkada Sulut 2024, Polisi Disinyalir Tak Netral, TPDI Somasi Kapolri Listyo Sigit

TRIBUNKALTIM.CO - Hasil survei Pilkada Sulut 2024, polisi disinyalir tak netral, TPDI somasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Pilkada Sulawesi Utara 2024 diwarnai dugaan oknum polisi tak netral.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jumat (1/11/2024).

Pasalnya, oknum-oknum Polri di Sulawesi Utara diduga tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. 

Baca juga: Live Debat Pilkada Kutim 2024 Malam Ini, Kasmidi Bulang-Kinsu vs Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi

Selain somasi ke Kapolri, Senin (4/11/2024) nanti TPDI juga akan melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait hal yang sama. 

"Menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dugaan keterlibatan beberapa oknum Polri di Polda, Polres dan Polsek di Sulut, yaitu bersikap tidak netral dan menjurus kepada kegiatan politik praktis dalam masa kampanye Pilkada 2024 di Sulut," kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus SH membacakan salah satu poin somasi dalam surat bernomor 024/TPDI-Srt-SOM/XI/2024 itu. 

Petrus didampingi Paulet S Jemmy Mokolensang SH dari TPDI, dan Firasat Mokodompit selaku pengadu beserta tim hukumnya, yakni Novie N Kolinug SH dan Noetje Karamoy SH, plus Plt Kepala Desa Tadoy I Bolaang Timur, Bolaang Mongondow di Jakarta, Jumat (1/11/2024). 

Menurut Petrus, TPDI telah menerima pengaduan dari masyarakat Sulut terkait perilaku sejumlah anggota atau oknum Polri di wilayah hukum Polda Sulut yang diduga tidak netral dalam masa kampanye dan menjurus ke arah kegiatan politik praktis, hal mana dilarang oleh Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Kapolri dan instruksi Kapolri sendiri.

"Perilaku sejumlah oknum Polri di Polda, Polres dan Polsek di Sulut berupa intimidasi kepada sejumlah kepala desa dan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dengan modus pemanggilan sejumlah kepala desa atas nama penegakan hukum dugaan korupsi, serta perilaku tidak netral, penyalahgunaan wewenang menjurus  kegiatan politik praktis berupa mengajak, mendorong dan mengintimidasi mereka yang dipanggil," jelasnya.

Selain itu, kata Petrus, sejumlah pejabat daerah seperti kepala dinas kabarnya dipanggil untuk diperiksa dengan alasan penyalahgunaan anggaran oleh penyidik di Mapolda Sulut, 22-30 Oktober 2024.

"Tentu saja tindakan anggota Polri, meskipun atas nama penegakan hukum, hal itu bertentangan dengan kebijakan Jaksa Agung, Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunda seluruh proses hukum terhadap pejabat sebagai peserta pemilu, demi menjaga netralitas aparatur penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau menarik penegak hukum ke politik praktis, yang juga dilarang dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," paparnya. 

Menurut Petrus, kegiatan oknum anggota Polri di beberapa wilayah di Sulut keluar-masuk desa, yang dilakukan secara terbuka, diduga bertujuan mempengaruhi para pemilih agar mendukung paslon nomor urut 1 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Hal itu, kata Petrus, merupakan pembangkangan atau insubordinasi dari aparatur Polri di tingkat Polda, Polres dan Polsek terhadap Kapolri. 

Padahal, lanjut Petrus, tindakan tersebut bertentangan dengan UU Polri, Peraturan Pemerintah (PP) No  2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan yang terbaru berupa Instruksi Kapolri melalui Surat Telegram Nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda di Indonesia.

"Namun hal itu dibiarkan oleh Kapolri dan Kapolda Sulut, sehingga dibaca oleh publik Sulut bahwa Polri tetap tidak netral, memihak paslon tertentu yang dekat dengan kekuasaan, dan tanpa tedeng aling-aling masuk ke politik praktis," ujarnya.

Ketidaknetralan oknum Polri dinilai Petrus juga mencoreng wajah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal minggu pertama pemerintahannya.

"Oleh karena itu, Kapolri tidak hanya harus segera menghentikan langkah Kapolda Sulut, tetapi juga wajib memerintahkan Kadiv Propam Polri untuk melakukan tindakan kepolsian dan proses etik berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian RI. "

"Kapolri agar segera menindak Kapolda Sulut dan jajaran di bawahnya (Polres dan Polsek) dan memerintahkan Kadiv Propam untuk melakukan tindakan kepolisian dan penegakan kode etik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tempo selambat-lambatnya 7 hari setelah somasi diterima," tandasnya.

Pilkada Sulut 2024 akan diikuti tiga paslon cagub-cawagub yakni nomor urut 1 Yulius Selvanus Lumbaa-Victor Mailangkay; nomor urut 2 Elly Engelbert Lasut-Hanny Joost Pajouw; dan nomor urut 3 Steven Kandouw-Alfred Denny Djoike Tuejeh.

Hasil Survei Pilkada Sulut 2024

Secara resmi, Pilkada Sulut 2024 diikuti tiga paslon, yakni:

- Nomor urut 1 Yulius Selvanus-Victor Mailangkay

- Nomor urut 2 Elly Lasut-Hanny Jaouw

- Nomor urut 3 Steven Kandouw-Denny Tuejeh

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Pilkada Sulut 2024, Yulius vs Elly vs Steven Kandouw Siapa Cagub Terkuat?

Perbandingan Elektabilitas Survei Pilkada Sulut 2024

• Segmen pemilih

Dari hasil survei Pilkada Sulut 2024, elektabilitas Elly Lasut-Hanny Pajouw mencapai 50,1 persen, unggul jauh dari kompetitor terdekat.

Keunggulan signifikan ini menunjukkan dominasi pasangan tersebut di Pilkada Sulut 2024 semakin nyata.

"Pada simulasi surat suara pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Elly Engelbert Lasut - Hanny Joost Pajouw memperoleh angka elektabilitas (50.1 persen)," ungkap Peneliti Utama Poltracking Indonesia Yoki Alvetro, Kamis (3/10/2024).

"Diikuti Steven Kandouw - Alfred Denny Djoike Tuejeh (32.4 persen)," sambungnya.

"Dan Yulius Selvanus Lumbaa - Victor Mailangkay (7.1 persen )," lanjutnya.

Keunggulan Elly Lasut terlihat di berbagai segmen pemilih, mulai dari tingkat pendidikan, kelompok usia, hingga pilihan partai politik.

 Hal ini menunjukkan basis dukungan yang luas dan solid.

Hasil survei ini juga menegaskan bahwa masyarakat Sulut menginginkan pasangan Elly Lasut-Hanny Pajouw sebagai gubernur dan wakil gubernur selanjutnya.

Ini juga dibuktikan sebanyak 62,3 persen publik menyatakan ingin ganti pemerintahan baru.

Sedangkan 20,8 persen publik menginginkan lanjutkan pemerintahan saat ini.

Tak heran, jika kegairahan masyarakat untuk memenangkan pasangan calon Elly Engelbert Lasut-Hanny Joost Pajouw di Pilgub Sulut sangat luar biasa.

Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 15-21 September 2024.

 Sampel pada survei ini adalah 800 responden dengan margin of error +/-3.5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Klaster survei menjangkau 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024.

• Perhitungan elektoral

LSI Denny JA telah melakukan perhitungan angka elektoral tiga cagub-cawagub Sulut di Pilkada 2024.

Survei ini dilakukan di daerah pemilihan (dapil) IV yang mencakup Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara dan Kota Kotamobagu.

Jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menunjukkan, Elly Lasut mendapat 56,7 persen dukungan, Steven Kandouw meraih 25,6 persen dan Yulius Komaling 7,8 persen.

Peneliti mengambil 22,5 persen sampel atau 22,8 baseline populasi di Dapil IV Bolmong Raya.

Temuan lainnya, masih ada 9,9 persen pemilih di lima kabupaten dan kota ini yang belum menentukan pilihan atau belum menjawab.

Peneliti LSI Denny JA Fajar Moestar didampingi Moderator Indra Karim di Manado pada Jumat 13 September 2024 menjelaskan, Elly Lasut yang berpasangan dengan Hanny Joost Pajouw unggul cukup telak di BMR.

Berdasarkan hasil olah data Tribunmanado.co.id, selisih 31,1 persen antara Elly Lasut dengan Steven Kandouw yang berada di posisi kedua.

Sebelumnya, LSI Denny JA merilis temuan survei di seluruh Sulut.  Pasangan Elly - Hanny mengalahkan Steven - Denny Tuejeh dan Yulius - Victor Mailangkay.

Berikut hasil temuan:

- Elly Lasut-Hanny Joost Pajouw 53,3 persen.

- Steven Kandouw-Alfret Denny Tuejeh 34,5 persen

- Yulius Komaling-Victor Mailangkay 4,3 persen

LSI Denny JA melakukan survei tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 800 responden di seluruh Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. 

Dengan 800 responden, margin of error survei ini sebesar 3,5  persen. 

Survei dilakukan pada tanggal 1 -7 September 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polisi Disinyalir Tak Netral di Pilkada Sulut, TPDI Somasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan TribunNewsmaker.com di artikel berjudul Survei Pilkada Sulut 2024, Elektabilitas Elly Lasut Naik Drastis, Unggul Jauh dari Steven Kandouw.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram