Debat Pilkada Kaltim 2024, Hadi Mulyadi Bantah Data Indeks Reformasi Birokrasi yang Dibawa Seno Aji

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam debat Pilkada Kaltim 2024, Hadi Mulyadi bantah data Indeks Reformasi Birokrasi yang disebut turun oleh Seno Aji.

Hal ini bermula dari calon Wakil Gubernur 02 Seno Aji bertanya ke Cawagub 01 Hadi Mulyadi kenapa reformasi birokrasi mengalami penurunan.

"Pak Hadi berdasarkan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP yang bersumber pada data BPK atau Kemenpan RB juga ada 4 area penting dalam reformasi birokrasi, yang turun dari tahun 2022 ke 2023 yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengaturan kinerja dan evaluasi kinerja.

Indeks Reformasi Birokrasi Kaltim sejak tahun 2019 hingga Tahun 2022 stagnan di angka 68 bahkan turun tahun 2022. Dengan anggaran yang meningkat kenapa reformasi birokrasi justru mengalami penurunan?" tanya Sen Aji.

Baca juga: Closing Statement Debat Pilkada Kaltim 2024, Rudy Masud: Rudy-Seno Pemuda yang Bertenaga

Hadi Mulyadi pun menjawabnya dengan memberikan angka-angka statistik mengenai reformasi birokrasi.

"Saya sebagai dosen Statistik harus mempercayai angka-angka dari biro statistik dari pemerintahan.

Indeks SAKIP Kaltim dari 2019 76,53, 77,67 77,81, turun sedikit 77,09 tapi kelima-limanya masuk kategori sangat baik.

Yang kedua indeks reformasi birokrasi, 2019 68,60 2020 68,10 2021 68,47 2022 67,70 dan 2023 73,87 

Artinya data yang disampaikan bahwa kita harus percaya data dari pemerintah. Oleh karena itu, kami sudah berusaha sebaik mungkin dan kami tidak puas dengan angka ini akan lanjutkan dan kami akan tuntaskan terima kasih," jelas Hadi Mulyadi kepada Seno Aji.

Hal itu kemudian direspons lagi oleh Seno Aji yang memberikan pertanyaan.

"Kita harus melihat dari Kementerian PAN-RB juga. Ada 4 area sistem akuntabilitas atau AKIP di semua bidang turun dalam periode 2022-2023.

Misalnya perencanaan kinerja. Di tahun 2022 26,06 persen, di tahun 2023 turun menjadi 25,89 % .

Pengukuran kinerja juga turun dari 22,50 turun menjdi 22,4. Laporan kinerja begitu juga turun dari 12,84 menjadi 12,76. Evaluasi akuntabilitas pekerja juga turun dari 22,5 jadi 22 ,4.

Artinya kita punya anggaran yang besar kita punya anggaran yang besar nomor 2 se-Indonesia 76 triliun totalnya, ternyata atau nomor 5 atau 5 besar lah di Indonesia, ternyata tidak mampu untuk melakukan perbaikan kinerja reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian kita memang perlu membuat aturan baru, meperbaiki.

Bagaimana nantinya ke depan reformasi birokrasi Kalimantan Timur akan lebih baik lagi," jelas Seno Aji.