Debat Pilkada Samarinda 2024, Ini Strategi Andi Harun untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Cerdas

TRIBUNKALTIM.CO - Sederet prestasi Kota Samarinda yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang cerdas dalam pola pikir dan budaya kerja Calon Walikota Samarinda, Andi Harun dalam Debat Pilkada Samarinda 2024, Senin (11/4/2024).

Hal ini disampaikan Andi Harun untuk menjawab pertanyaan pertanyaan kedua dari sub tema Reformasi dan Good Governance, yakni:

"Salah satu peran reformasi birokrasi yaitu mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture works) ASN, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar pembangunan kualitas masyarakat Kota Samarinda dapat meningkat melalui pelayanan publik yang maksimal di 59 kelurahan, dan 10 kecamatan. Saat ini Kota Samarinda berada di pemerintahan yang cepat, dan masih ada satu tahapan yang harus dilalui yaitu pemerintahan yang kolaboratif, sebelum mencapai pemerintahan yang cerdas. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program paslon mencapai pemerintahan yang cerdas dalam pola pikir dan budaya kerja, menuju pembangunan 5 tahun ke depan?`

Andi Harun mengatakan, hal ini bukan saja menjadi masalah kota Samarinda, tapi terjadi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Debat Pilkada Samarinda 2024, Andi Harun Beber Kerjasama Soal Sistem Sama Ridwan Kamil di Periode 1

Berdasarkan data Global Ekononi tahun 2024, kata dia, Indonesia menduduki peringkat 75 dari 94 dalam soal reformasi birokrasi di dunia. 

"Kita masih kalah dari Malaysia dan sebagainya. Tapi dalam konteks Samarinda, sejak diturunkannya Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, yang kemudian kita turunkan sampai pada Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, kita telah melakukan penerapkan Sistem Pemerintah berbasis Digital. Di samping tentu sistem merit yang kita implementasikan di dalam tata kelola kepegawaian dalam kota Samarinda," kata Andi Harun.

Saat ini, papanya, Kota Samarinda juga telah memiliki arsitektur SPBE dan arsitektur smart city.

"Kita bahkan telah memiliki mapping atau peta arsitektur SPBE." katanya.

Dan semua ini sudah diimplementasikan, di mana saat ini, sudah ada 30 kelurahan dari 50 kelurahan berbasis digital. 

"Tinggal sedikit, karena ini menyangkut tentang pelaksanaan kegiatan per tahun," katanya.

Dan saat ini juga, kata dia, ada 10 kecamatan serta OPD-OPD yang telah dorong untuk menerapkan pemerintahan berbasis digital.

"Dan saat ini kami sampaikan kepada seluruh khalayak, program ini akan terus berlanjut, kami telah mengikuti, langsung, pertama di Indonesia langkah yang dilakukan pemerintah, membentuk satu data Indonesia. Saat ini sudah bisa diakses melalui website yakni SAMAGOV, pengembangan dari super aplikasi yang sudah kita bangun sebelumnya bernama Santer, atau Samarinda Terintegrasi," jelasnya.

Semuanya ini dilakukan dalam rangka membuat pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan data, kata dia, indeks reformasi birokrasi Samarinda di tahun 2023, baik melalui perspektif reformasi birokrasi general dan tematik, angka kota Samarinda berada di 70,94.

"Angka sangat tinggi, kemudian kita memiliki hasil indeks SPBE 3,14. Bahkan indeks pelayanan publik kita itu 4,2,semua masuk kategori sangat baik," katanya,