DPRD Berau Beber 2 Faktor Pendorong Inflasi, Pemkab Segera Gelar Pasar Murah

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Berau menjabarkan faktor-faktor yang membuat inflasi selain pemerintaan. 

Pihak DPRD Berau sebutkan, ada dua faktor yang jadi pendorong inflasi di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. 

Demikian dijelaskan oleh Sakirman, anggota DPRD Berau kepada TribunKaltim.co pada Rabu (6/11/2024). 

Dia meminta pemerintah segera menggelar pasar murah dan melakukan penelusuran atas penyebab kenaikan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat.

Baca juga: DPRD Berau Minta Pemerintah Gelar Pasar Murah dan Telurusi Penyebab Inflasi 

Anggota DPRD Berau, Sakirman, menyatakan pasar murah menjadi solusi cepat untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari lonjakan harga. 

“Kami meminta agar pemerintah segera melaksanakan pasar murah khususnya di wilayah yang terdampak inflasi. Ini akan membantu meringankan beban masyarakat yang kini kesulitan membeli kebutuhan pokok,” katanya. 

Selain pasar murah, DPRD Berau juga meminta pemerintah daerah untuk menelusuri penyebab kenaikan inflasi yang terjadi. 

Menurutnya, inflasi tidak hanya dipicu oleh faktor permintaan, tetapi juga bisa disebabkan oleh dua faktor yakni: 

• Kenaikan biaya produksi;
• distribusi, atau rantai pasokan yang terganggu.

“Kita berharap pemerintah bisa menemukan akar permasalahan untuk mengantisipasi agar inflasi tidak semakin melonjak,” katanya.

Baca juga: Anggota DPRD Berau Soroti Aspirasi Masyarakat untuk Terwujudnya Pemekaran Kabupaten Wilayah Pesisir

Dia katakan, kerja sama dengan pihak terkait, seperti Bulog dan distributor bahan pokok, agar stok bahan pangan tetap terjaga dan harga dapat dikendalikan. 

“Kita perlu memastikan bahwa stok bahan pangan cukup dan distribusi berjalan lancar," ujarnya.

"Jangan sampai terjadi kelangkaan yang akan semakin memperburuk inflasi,” tambahnya.

DPRD Berau berharap langkah-langkah ini dapat membantu meredam kenaikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. (*)