Keluhan Warga Perbatasan Berau Menggema di DPRD, Sekolah hingga Listrik Jadi Sorotan

Ringkasan Berita:

• Warga RT 17 Gunung Tabur mengeluhkan pendidikan, listrik, air bersih, dan jalan rusak.
• Sebanyak 54 siswa masih belajar menumpang di rumah warga selama enam tahun.
• DPRD Berau mendorong pembangunan sekolah non permanen dan sumur bor tahun ini.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Bulungan, Kalimantan Utara, menyampaikan berbagai persoalan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Berau.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto itu, membahas sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat perbatasan. Mulai dari pendidikan, listrik, air bersih, jalan hingga tapal batas wilayah.

Ketua RT 17, Fadli mengungkapkan, selama ini aktivitas belajar mengajar untuk puluhan siswa masih menumpang di rumah warga di Kilometer 42. Sekolah tersebut memiliki 54 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.

Menurutnya, upaya pengajuan lahan untuk pembangunan sekolah sebenarnya sudah pernah dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati Berau. Namun, rencana itu terkendala status lahan yang berada di kawasan HGU perusahaan.

“Di RT 17 ini ada beberapa lahan KBK milik perusahaan. Selain kawasan HGU, sudah tidak ada lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Baca juga: 2 Pria di Karang Ambun Berau Dibekuk, Polisi Sita Sabu Siap Edar 44,22 Gram

Warga Keluhkan Listrik dan Air Bersih

Tak hanya sekolah, warga juga mengeluhkan belum masuknya jaringan listrik dan minimnya akses air bersih. Saat ini masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami iri karena listrik sudah sampai di gapura perbatasan. Rumah saya hanya sekitar 200 meter dari gapura, tapi karena beda provinsi jadi belum bisa terpasang,” katanya.

Persoalan tapal batas wilayah juga menjadi perhatian warga. Bahkan, kelompok tani yang sebelumnya berada di wilayah Berau, kini diklaim masuk wilayah Kalimantan Utara.

DPRD Dorong Pembangunan Sekolah

Menanggapi keluhan tersebut, Subroto menegaskan pembangunan sekolah menjadi prioritas utama yang diupayakan tahun ini.

“Kami menyarankan agar sekolah itu secepatnya dibangun. Karena saat ini kelasnya sudah dari kelas 1 sampai kelas 6. Artinya sekolah ini sudah berjalan sekitar enam tahun,” ujarnya.

Baca juga: Marak Kasus Asusila Anak di Berau, Anggota DPRD Thamrin Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Ia menjelaskan, kendala utama memang berada pada status lahan yang seluruhnya masuk kawasan HGU dan sebagian milik perusahaan. Namun, pihak perusahaan disebut telah bersedia meminjamkan lahan sekitar dua hektare untuk pembangunan sekolah.

Meski demikian, ada syarat yang diberikan, yakni bangunan sekolah tidak boleh permanen karena status lahan masih pinjam pakai.

“Bagi kami itu bukan persoalan. Yang penting anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Subroto mengatakan, pemerintah daerah bersama OPD terkait telah menyatakan kesiapan untuk membangun sekolah sementara atau non permanen di wilayah tersebut.