Debat Pilkada Samarinda 2024, Andi Harun Soroti Gaji Pegawai Tidak Tetap di Pemkot Rp 2,2 Juta

TRIBUNKALTIM.CO - Di debat kedua Pilkada Samarinda 2024, Andi Harun soroti soal gaji pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang berada di angka Rp 2,2 juta.

Hal ini bermula saat Andi Harun-Saefuddin Zuhri mendapat pertanyaan aspirasi masyarakat di debat Pilkada Samarinda 2024.

Ada masyarakat yang bertanya bagaimana tanggapan calon Wali Kota Andi Harun melihat kejadian pengupahan pekerja yang digaji di bawah UMK, pekerja swasta maupun instansi pemerintah.

Diakui Andi Harun, dirinya prihatin. Namun, ia menyebutkan jika memang masih ada sektor pekerja yang belum bisa memenuhi standar UMR atau UMK.

Baca juga: Kata Penutup di Debat Pilkada Samarinda 2024, Andi Harun: Kami Persembahkan Karya Bukan Hanya Janji

"Secara jujur kita prihatin, tapi pada saat yang sama kita juga ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat memang masih ada sektor pekerja baik di perusahaan bahkan di lingkungan pemerintah belum bisa memenuhi standar UMR atau UMK," jawab Andi Harun.

Kemudian, gaji pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda menjadi sorotan calon Wali Kota, Andi Harun.

Saat ini gaji di lingkungan Pemkot Samarinda di angka Rp 2,2 juta sebab ada kemampuan fiskal yang belum bisa memenuhi standar pemenuhan gaji.

"Katakanlah misalnya pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, saat ini itu baru gajinya di sekitar Rp2,2 juta-an.

Mengapa? Ada kemampuan fiskal kita yang belum bisa memenuhi standar pemenuhan gaji, sehingga sekarang Pemerintah Kota Samarinda mengambil kebijakan secara bertahap menaikkan," papar Andi Harun.

Ia menjelaskan jika saat dulu gaji di lingkungan Pemkot Samarinda berkisar Rp 1,8 juta dan kini naik hingga mencapai Rp 2,2 juta.

Baca juga: Debat Pilkada Samarinda 2024: Andi Harun Puji Gerindra soal Legislator Perempuan, Singgung Prabowo

"Dulu pada saat saya masuk itu standar gajinya baru sekitar Rp 1 juta 800, Rp 1 juta 900, kita bisa menaikkan setiap tahun karena jumlahnya jumlah pegawai di lingkungan pemerintah itu sangat besar, jumlah totalnya adalah 12.595 pegawai dan pegawai tidak tetap itu lebih dari 4000 di luar PPPK," jelas Andi Harun.

"Nah sekarang sudah ada kebijakan pemerintah yakni pengangkatan dalam bentuk PPPK yang sudah memenuhi ganjil sebagaimana Pegawai Negeri Sipil, tapi pengangkatannya pun bertahap nah sementara yang belum terangkat menjadi PPPK kita memiliki komitmen untuk setiap tahun menaikkan secara bertahap kalaupun tidak bisa kita naikkan secara sekaligus itu di sektor internal pemerintah dan ini dialami oleh hampir semua pemerintahan di kabupaten kota di Samarinda," lanjutnya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi bisa membantu ruang fiskal yang terbatas tersebut

"Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi ke depan bisa membantu ruang fiskal yang terbatas ini, sehingga kabupaten kota bisa mengantisipasi terhadap percepatan atau akselerasi peningkatan kesejahteraan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah," kata Andi Harun.

Selain itu, ia juga menyebutkan jika pemerintah sudah menegakkan aturan secara maksimal.