Janji dan Mimpi Rendi Susiswo Ismail, Calon Walikota Balikpapan 2024, Siapkan Kartu Balikpapan Sehat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Calon walikota Balikpapan Rendi Susiswo Ismail bersama calon wakil walikota Eddy Sunardy Darmawan atau akrab disapa Eddy Tarmo, siap berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Balikpapan 2024.  

Paslon ini diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP), Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Buruh. 

Rendi Ismail menilai perlunya peningkatan layanan BPJS kelas III. 

Ia ingin ada jaminan bahwa kalau ada masyarakat yang sakit masuk ke rumah sakit kalau bisa disembuhkan, tuntaskan, baru keluar dari rumah sakit.

Baca juga: Janji dan Mimpi Rahmad Masud, Calon Walikota Balikpapan 2024, Wujudkan Balikpapan seperti Singapura

"Kalau memang ini berkaitan dengan soal insentif yang harus dikeluarkan pemerintah, keluarkan saja. Itu tugas BPJS pusat, tapi ada ruang subsidi untuk mengatasi dengan bentuknya apa, kalau di Jakarta dikenal dengan Kartu Jakarta Sehat," katanya.

Lalu, apa saja program Rendi untuk memimpin Balikpapan kelak? Simak petikan wawancara eksklusifnya. 

Apa yang jadi alasan maju Pilkada Balikpapan 2024?

Soal maju sebagai kepala daerah itu memang saya siapkan jauh-jauh hari. Waktu itu ada dua pilihan saya, kalau tidak di Balikpapan, di Penajam Paser Utara.

Ketika Pileg kemarin, itu saya mencalonkan diri sebagai anggota DPD. 

Saya memanfaatkan momen Pileg untuk menguji ombak. Hasilnya memang bagi saya ini menjadi parameter.

Karena suara yang saya dapat di Balikpapan juga cukup signifikan hampir 40 ribu suara. Kemudian di Penajam hampir 15 ribu suara.

Itu bisa menjadi modal saya, yang saya simpulkan, saya cukup didukung di Balikpapan maupun di Penajam Paser Utara.

Selain elektabilitas suara, apa latar belakang ingin maju di Balikpapan?

Banyak dasar pertimbangan saya untuk kemudian berketetapan, dalam artian maju.

Pertama, sebelumnya diskusi panjang.

Saya ini basicnya orang pergerakan, aktivis, dan kemudian di dunia kampus.

Banyak teman-teman mendiskusikan tentang daerah Balikpapan dan Penajam, apalagi dikaitkan dengan IKN.

Dari diskusi ini kesimpulannya harus diakui bahwa masyarakat Balikpapan dan Penajam geregetan terhadap lajunya pembangunan IKN yang sangat luar biasa, tetapi dibanding di daerah itu kurang, termasuk Balikpapan dan Penajam.

Kemudian, pemimpin Balikpapan yang lalu itu sudah mempersiapkan rencana strategis pembangunan Balikpapan itu berbasis pada visi, bahkan saya melihat itu ada 50 tahun ke depan Balikpapan.

Kenapa kemudian muncul berbagai macam persoalan?

Ada persoalan kepemimpinan atau leadership, persoalan yang berkaitan dengan regulasi, yang kemudian membuat apa yang sudah direncanakan rencana strategis pembangunan ke depan stuck atau tidak jalan. Jadi membuat kita gelisah.

Baca juga: Janji dan Mimpi Hamdam Pongrewa, Cabup Penajam Paser Utara 2024, IKN dan PPU Serambi Nusantara

Janji ketika menjabat walikota?

Kalau saya lebih menghindari kata janji, saya lebih cenderung untuk kemudian mencoba memahami apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat Balikpapan.

Kita lakukan identifikasi, kita analisis apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Balikpapan, untuk Balikpapan ke depan.

Salah satu di antaranya mimpi-mimpi masyarakat Balikpapan bagaimana perekonomian di Balikpapan tidak bergantung pada migas, tambang.

Kalau kemudian sektor cadangan migas mengalami stagnasi dan tambang mengalami situasi yang tidak cukup baik, dampaknya di Balikpapan pernah mengalami kelesuan ekonomi sangat luar biasa.

Ketahanan ekonomi kita hampir terpuruk, kemampuan daya beli masyarakat drop.

Ini menegaskan bahwa kondisi ketahanan ekonomi di Balikpapan itu tidak baik-baik saja.

Karena itu, kita harus sudah susun rencana strategis.

Dengan gejolak ekonomi yang seperti apa pun, ketahanan ekonomi masyarakat Balikpapan tetap terjaga. Itu dari sisi kemandirian secara ekonomi.

Saya berada di dunia pendidikan, saya paham betul.

Saya gambarkan, Jogja tidak punya apa-apa, tapi kuatnya perekonomian Jogja karena bisa membranding sebagai kota pelajar, kemudian benar-benar potensi kekuatan itu direncanakan sedemikian rupa oleh pemerintah Jogja.

Dengan begitu, jumlah kunjungan ke Jogja naik, sektor-sektor multiplier efeknya sangat luar biasa.

Saya ingin institusi pendidikan kita oleh pemerintah daerah itu seperti pemerintah daerah Jogja, pemerintah daerah di Malang yang menjadi kekuatan memberikan daya dukung kuat dari sisi ketahanan ekonomi. 

Kita punya ITK, Poltekba, Uniba.

Dan hati, pikiran, dan tangan saya ini, kalau negara mau menjadikan Universitas Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri, saya ikhlas, saya tidak minta apa-apa, saya berikan Universitas Balikpapan tidak dalam kondisi seperti perguruan tinggi lain.

Ketika diserahkan kepada negara untuk menjadi PTN itu dalam keadaan yang mungkin ada konflik, dan lain sebagainya.

Tapi saya akan berikan justru pada saat kondisi posisi Universitas Balikpapan terbaik.

Dari segi mutu, tidak ada beban apa pun yang kemudian membebani negara. Itu sudah saya persiapkan.

Kalau misalnya sektor pendidikan itu menjadi komitmen politik, tidak saja good will tetapi juga political will, itu luar biasa.

Saya rasakan dulu Uniba sebelum seperti ini. Di kawasan Uniba itu tempat jin buang anak, tapi sekarang ketika Uniba dipercaya secara kualitas, daerah sekitarnya ikut berkembang secara luar biasa.

Kos-kosan tidak ada yang harganya Rp 1,5 juta, rata-rata Rp 2 jutaan.

Kemudian jalanan sepanjang Uniba itu sekarang luar biasa, yang dulunya sepi.

Itu yang saya kembangkan dalam skala kota, bagaimana pendidikan bisa menopang ekonomi masyarakat Balikpapan.

Berkaitan keberadaan perguruan tinggi itu kewenangan dengan pusat, tapi kita tidak boleh kemudian pasif.

Apa lagi prioritas lainnya? 

Kemudian yang menjadi prioritas ini berkaitan dengan sektor yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yakni air.

Bukan karena sekarang persoalan air itu yang menyangkut tentang sulitnya air, keruh dan lain sebagainya.

Telah diidentifikasi dan dilakukan kajian, kenapa kemudian kondisi seperti sekarang ini di 10 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu dan solusinya sudah ada.

Solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Yang pertama tentu kita akan mengoptimalkan potensi ketersediaan air.

Kita sadar bahwa di Balikpapan tidak ada air bawah tanah, melainkan air tadah hujan.

Kita akan memperbaiki kondisi lingkungan yang ada di Balikpapan dan sekitarnya.

Pemerintahan yang lalu zaman Tjujup Suparna dan Imdaad Hamid itu sudah dibuat regulasi soal proporsi pembagian kawasan untuk peruntukan permukiman dan kemudian kawasan hijau.

Kawasan hijau itu bukan sekadar untuk kemudian Balikpapan indah dengan kehijauannya, tetapi itu adalah kawasan yang bisa dijadikan sebagai kawasan resapan atau tangkapan air hujan.

Sekarang regulasinya sudah ada, tinggal ditetapkan saja.

Pada waktu itu sudah ada perencanaan untuk membangun pipanisasi, kemudian desalinasi air.

Saya sebagai Ketua KADIN pada waktu itu membawa investor dari Yaman untuk kemudian desalinasi itu bisa dibangun di Balikpapan, tapi memang kita akui pada waktu itu karena teknologi yang masih sangat mahal, sehingga ini dapat menjadi opsi.

Opsi lain adalah membangun pipanisasi.

Tiga opsi, yang pertama mengambil air dari Sungai Mahakam, kemudian bendungan yang ada di Sepaku-Semoi, ketiga ada dari sungai di Tunan.

Ini sudah ada dari segi perencanaan, kajian berapa anggaran yang diperlukan sudah ada.

Kalau kaitan dengan pembiayaan tidak saja dengan mengalokasi APBD Balikpapan, bisa melakukan pendekatan secara politik yang berkaitan dengan anggaran baik provinsi maupun pusat. Tapi progres yang paling cepat ini tentu kita optimalkan potensi air yang ada di Balikpapan.

Saya yakin dan percaya, PDAM sudah ada langkah-langkah yang mesti dilakukan.

Jadi bukan salahnya PDAM jika berkaitan dengan tadi, tetapi lambatnya pemerintah dalam mengambil langkah-langkah solutif yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Balikpapan terhadap air baku.

Jangka pendeknya adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan untuk bagaimana kita kemudian mengajak partisipasi masyarakat menjaga daerah-daerah tangkapan air untuk resapan itu.

Ini penting, bukan kemudian kita melarang kalau ada teman-teman pengusaha yang bergerak di sektor usaha pengembang membabat bukit kemudian daerah perbukitan menjadi gundul, bukan, tetapi kita atur.

Regulasinya sudah ada, salah satu regulasi di dalamnya adalah bagaimana kemudian membangun embung atau bendungan-bendungan kecil sebagai tadah hujan.

Dan saya yakin dan percaya, swasta juga mau membangun itu.

Kemudian yang ketiga, program jangka menengah dan panjangnya adalah pipanisasi, itu solusi yang kemudian bisa menyelesaikan secara tuntas persoalan yang berkaitan dengan air.

Janji yang ditawarkan untuk masyarakat Balikpapan?

Menuntaskan persoalan banjir. Sedimentasi saja tidak diperhatikan, aliran sungai, aliran parit itu tingkat sedimentasi tinggi sekali.

Terus terang saya sedih dengan daerah MT Haryono. Saya warga Balikpapan yang sangat tidak setuju penanganan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas atau keindahan kota kemudian menutup saluran parit. 

Sekarang sedimentasinya tidak diatasi, kemudian ditutup. Itu nanti tidak usah 2-3 tahun, ketika hujan sedikit saja pasti akan (penuh). Sebaiknya dikembalikan fungsi itu sebagai daerah aliran air.

Kemudian masalah LPG. Jadi, keberpihakan pemerintah harus jelas pada posisi ini.

Walikota itu gampang untuk memanggil manajemen Pertamina untuk menceritakan kejadiannya seperti ini, kemudian mempertanyakan kebijakan Pertamina seperti apa.

Kalau saya, kita duduk bersama, kita lakukan kajian bersama, kita lakukan analisa bersama untuk kemudian apa yang harus disepakati bersama-sama, sehingga terkait pemenuhan dasar masyarakat terselesaikan. 

Apa yang terjadi di Balikpapan itu masalah-masalah simple. Sama seperti BBM.

Bagaimana dengan kesehatan? 

Soal kesehatan, BPJS kelas III itu bisa dipergunakan ada batasan waktu, kalau sudah sekian hari tapi batasan waktu habis, keluar, dan ini tidak boleh terjadi.

Solusinya kalau memang ini berkaitan dengan soal insentif yang harus dikeluarkan pemerintah, keluarkan saja, sehingga kemudian BPJS itu memberikan jaminan bahwa kalau ada rakyat yang sakit masuk ke rumah sakit kalau bisa disembuhkan, tuntaskan, baru keluar dari rumah sakit. 

Itu tugas BPJS pusat, tapi ada ruang subsidi untuk mengatasi dengan bentuknya apa. Kalau di Jakarta dikenal dengan Kartu Jakarta Sehat.

Kemudian Puskesmas yang ada di Balikpapan mestinya ditingkatkan.

Mulai dari Puskesmas Pembantu, mestinya paling tidak ada dua kamar yang disiapkan, kalau ada masyarakat yang perlu penanganan penyakit yang serius tidak perlu ke rumah sakit satu atau dua hari di Puskesmas yang beroperasi 24 jam.

Sehingga kemudian program Puskesmas 24 jam bisa melayani masyarakat, masyarakat bisa rawat inap.

Jaminan BPJS Kesehatan akan berlanjut, karena itu program nasional. Tinggal soal kualitas, kemudian itu berkaitan dengan meningkatkan kapasitas layanan kepada masyarakat.

Ini nanti bentuknya Kartu Balikpapan Sehat, Balikpapan Waras atau apa. Dan ini sudah dilakukan di Jakarta, yang kemudian kemarin programnya Pak Anies Baswedan dengan Jakarta Sehat, di luar dari BPJS.

Mimpi besar apa untuk Balikpapan di 2045?

Di 2045 Balikpapan menjadi kota metropolitan, kota megapolitan. Daya dukung untuk itu IKN.

Walaupun sekarang masih dinamika politik, tapi saya percaya bahwa IKN itu akan memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap daerah yang ada di sekitarnya, apalagi Balikpapan.

Adanya keunggulan koorperastif dan keunggulan kompetitif. Tetapi tetap kota megapolitan yang damai, sejahtera, yang kemudian tetap menjaga suasana guyub, rukun, saling saling menghargai, saling menghormati.

Kota yang mendukung dunia usaha. 

Bagaimana kemudian investor yang akan datang ke Balikpapan, walaupun investasinya nanti di IKN pada kawasan yang telah ditentukan misal membangun pabrik dan lain sebagainya.

Saya yakin dan percaya bahwa pembangunan pusat pemerintahan itu kalau sudah efektif, akan berdampak. Bagaimana kemudian pertumbuhan usaha dan industri di kawasan itu sangat luar biasa.

Home base mereka kan Balikpapan, karena itu harus kita jaga dimulai dari sekarang, dan dicerminkan lewat regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan kita jaga.

(TribunKaltim.co/Ary Nindita)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.