Hadiri Presentasi Uji Publik Monev KIP 2024, Akmal Malik: Kalau Tidak Bisa 5, Mudah-mudahan 3

Lebih dari itu, Pj Gubernur Akmal Malik juga terus mendorong seluruh OPD berinovasi terkait keterbukaan informasi publik ini.

Produk keterbukaan informasi publik yang saat ini juga terus digalakkan oleh Pemprov Kaltim adalah Data Desa Presisi.

Dengan data yang dihasilkan dari kerja sama Pemprov Kaltim dan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, data bisa dilacak by name, by address, by coordinate. Langkah ini secara nyata telah menciptakan efisiensi dalam pembiayaan pembangunan.

“Kemarin kami menemukan pembiayaan BPJS. Data kami 1.500. Sementara kita  membayar setiap tahun 5.400. Kami katakan, kami tidak akan bayar lagi. Rakyat harus tahu hal ini. Jadi, informasi ini akan membuat kita akan lebih efisien ke depan. Ini data presisi,” ungkap Akmal Malik.

Terobosan keterbukaan lainnya adalah aplikasi Simpator yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Monitoring pajak bisa dilakukan secara online dari mana pun.

Begitu pula dengan layanan pembayarannya, bisa dilakukan melalui berbagai layanan digital.

Selain itu masih banyak lagi terobosan baru yang diciptakan dalam upaya keterbukaan informasi publik ini.

“Sosialisasi juga terus kita gencarkan, termasuk kepada penyandang disabilitas, sekolah dan kampus. Tapi terpenting dari itu adalah aktor. Sumber daya manusianya,” sambung Akmal Malik.

“Superman is dead. Sekarang kita fokus kolaborasi seluruh stakeholder, karena itu yang kita yakini akan  bisa mendorong keterbukaan informasi publik di Kaltim,” tambahnya lagi.

Pemprov juga akan bergerak ke segala lini untuk membangun hubungan baik dengan pusat dan kabupaten/kota.

Langkah ini akan menjadi tabayyun informasi untuk membangun ekosistem informasi yang lebih baik lagi ke depan.

Terakhir menurut Akmal adalah dukungan transparansi anggaran. Secara anggaran mungkin Kaltim tidak besar. Tetapi  secara agregat, dukungan Pemprov Kaltim mungkin sangat besar untuk Komisi Informasi Provinsi. 

Misal dukungan untuk kantor, perbantuan staf, kendaraan dinas dan lainnya. 

“Anggaran kita sampaikan terbuka. Dan bukan soal banyaknya, tapi efektif dan efisien,” tandas Akmal Malik. 

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini meyakini keterbukaan informasi publik tidak bisa dibangun dalam waktu pendek, butuh proses.