Rapat Paripurna DPRD Mahulu , Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda dan APBD 2025

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Senin (11/11/2024). 

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Mahulu, Nor Lili Bulan, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mahulu Lantai 2.

Dalam sambutannya, Nor Lili Bulan menyatakan bahwa rapat ini dihadiri oleh empat fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan mereka terkait Ranperda APBD 2025. 

Baca juga: Harga Beras di Berau dan Mahulu Lampaui HET, Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Pengendalian 

“Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda dan Belanja Daerah Mahulu Tahun Anggaran 2025,” katanya menekankan pentingnya peran DPRD dalam pengawasan anggaran.

Fraksi Partai Gerindra membuka penyampaian pandangan dengan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda APBD. 

“Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja Bupati Mahulu beserta jajaran dalam Ranperda APBD 2025 ini,” ungkap Petrus Higang. 

Ia menyebutkan bahwa rancangan ini dapat menjadi pedoman hukum yang kokoh dalam menghadapi tantangan pembangunan di Mahulu.

Berikutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Anastasia Hiyang menekankan pentingnya alokasi anggaran yang mengacu pada prioritas dan target pembangunan daerah periode 2021-2025. 

“Penyusunan anggaran ini harus mengacu pada program prioritas yang telah disusun, dan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis,” ujarnya.

Pandangan berikutnya disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, yang diwakili oleh Desiderius Dalung Lasah. 

Ia menekankan agar anggaran 2025 digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. 

"Program dan kegiatan dalam APBD harus sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Mahulu,” jelas Desiderius. 

Ia menambahkan bahwa semua program tersebut seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Vedelis Tekwan Kuway, menyoroti pentingnya ketelitian dalam penyusunan anggaran dan belanja. 

“Proses tahapan penyusunan APBD ini harus dicermati dengan teliti, terutama terkait pendapatan dan anggaran belanja agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.