Polemik Upah Pekerja Teras Samarinda Belum Tuntas, DPRD Panggil 2 OPD Besok 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Polemik terkait upah pekerja di proyek pembangunan Teras Samarinda yang melibatkan perusahaan kontraktor PT Samudra Anugrah Indah Permai belum juga menemukan titik terang.

Sebanyak 81 pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Teras Samarinda dilaporkan belum menerima upah selama berbulan-bulan.

Hal itu menyebabkan kerugian finansial yang besar dan berdampak pada kehidupan pribadi para pekerja tersebut, mulai dari perceraian hingga anak yang putus sekolah akibat beban ekonomi yang berat.

Hal ini semakin menjadi sorotan setelah adanya aksi protes di depan Balai Kota Samarinda pada 7 November 2024.

Mereka menuntut dan meminta pemerintah kota turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ini. 

Namun, meskipun telah ada beberapa pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), masalah tersebut belum menemukan solusi yang memadai.

Baca juga: Malam ini Opening Festival Mahakam 2024 Berlangsung Meriah di Teras Samarinda

Permasalahan ini pun telah didengar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie.

Oleh sebab itu, Novan mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi. 

Dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Selasa (19/11/2024) besok, Komisi IV DPRD akan mengundang dua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda.

"Kami melihat kondisi saat ini adalah memang harus ditarik dahulu peraturan ketenagakerjaan apakah perusahaan yang ikut lelang proyek ini memenuhi regulasi yang berlaku, termasuk status pekerja yang terdaftar di Disnaker,” kata Novan, Senin (18/11/2024).

Menurutnya, peraturan ketenagakerjaan yang ada harus dipatuhi oleh perusahaan yang terlibat dalam proyek lelang, salah satunya kewajiban untuk memiliki pekerja yang terdaftar di Disnaker.

Jika hal ini tidak dipenuhi, maka secara hukum perusahaan tersebut bisa dianggap tidak memenuhi kewajibannya. 

"Itu yang namanya regulasi dan ini yang akan kita ketahui besok," sebutnya.

Baca juga: Festival Mahakam 2024 Siap Dilaksanakan di Teras Samarinda Tanggal 14-17 November

Lebih lanjut Novan menyoroti status perusahaan PT Samudra Anugrah Indah Permai yang diketahui tidak berkantor di Samarinda, melainkan di Jakarta.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan tersebut tidak hadir saat dipanggil Pemkot Samarinda untuk pertemuan sebelumnya.

"Kalau saya lihat, ini sudah masuk celahnya ke ranah hukum. Tapi akan kita lihat dulu bagaimana besok," ujarnya.

Novan juga menilai bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Pemkot Samarinda melalui Disnaker sudah tepat, mengingat pekerja telah melaporkan masalah ini sejak awal.

Namun, ia mengungkapkan bahwa masalah ini mungkin berawal dari ketidakjelasan status pekerjaan yang dihadapi oleh para pekerja.

"Banyak kasus ketenagakerjaan ini berawal dari ketidakjelasan status pekerja di suatu perusahaan. Kalau status kerja mereka tidak jelas, dari kacamata hukum ini lemah, mudahan ada celah hukum yang juga bisa membantu mereka," ujarnya.

Atas hal itu, Novan menegaskan bahwa Pemkot Samarinda harus segera mengambil langkah yang tegas terkait masalah ini, apalagi mengingat proyek Teras Samarinda tahap I sudah rampung. 

"Apalagi, ini (Teras Samarinda) sudah terlanjur jadi, maka dari itu kami mau lihat bagaimana pemkot melihat klasifikasi perusahaan ini," pungkas Novan. (*)