Ridwan Kamil Seret Nama Ahok di Debat Pilkada Jakarta 2024, Ketegasan Pramono Anung soal Penggusuran

Pramono akan melakukan pemberdayaan dibandingkan menggusur rumah-rumah warga. 

"Yang saya lakukan adalah pemberdayaan dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, maka saya fight untuk maju ini," ucap Pramono.

3 Cawagub Kompak Tolak Penggusuran

Tiga calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta kompak tak ingin ada penggusuran ketika terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta. Hal tersebut mereka sampaikan dalam debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024) malam.

Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono, menyampaikan, ia dan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, akan menerapkan aspek keadilan dalam mengatasi persoalan konflik agraria, yang di dalamnya termasuk penggusuran.

"Peninjauannya adalah aspek keadilan. Yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah objektivitas atau berdasarkan saintifik dan baru peraturan," jelas Suswono.

Menurut Suswono, aspek ketidakadilan biasanya sering terjadi dalam persoalan konflik agraria.

Oleh karena itu, ia dan Ridwan Kamil akan mendahulukan aspek keadilan, kepentingan umum, objektivitas atau saintifik, peraturan, serta membangun dialog agar ada titik temu dan konflik agraria bisa diselesaikan.

"Pada dasarnya dialog adalah satu keniscayaan yang harus dibangun sejak awal.

Ke depankan aspek keadilan, inilah yang kami akan dahulukan.

Baca juga: 5 Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024, Litbang Kompas hingga LSI, Elektabilitas Ridwan Kamil Disalip

Dan pastikan bahwa calon gubernur nomor urut 1 tidak lagi ada penggusuran bagi warga, yang ada adalah memindahkan dulu ke tempat hunian baru yang layak," ujar Suswono. 

Senada dengan Suswono, cawagub nomor urut 2, Kun Wardana, menilai semua masalah dan konflik bisa diselesaikan dengan dialog.

"Kita bisa memberikan segala sesuatu dengan tanpa paksaan, tanpa penggusuran. Maka dari itu dialog ini menjadi suatu hal yang sangat penting," ungkap Kun.

Lebih lanjut, Kun akan mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi soal ketidakadilan di dalam bidang agraria.

Setelah itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan legalitas kepemilikan tanah lalu melakukan konsolidasi dan negosiasi dengan warga.

"Kami yakin dengan cara tadi, dengan dialog masalah bisa diselesaikan dengan baik," tuturnya.