Ibu Kota Negara

Status Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Sudah Ada UU IKN dan UU DKJ hingga Prabowo Teken Keppres

Status Jakarta saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara hingga Prabowo teken Keppres pemindahan Ibu Kota ke IKN di Kaltim.

kolase Kompas/Tribunnews
IKN di Kaltim dan Jakarta. Jakarta masih berstatus ibu kota negara Indonesia hingga Prabowo teken keppres pemindahan Ibu Kota ke IKN 

TRIBUNKALTIM.CO - Status Jakarta saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara hingga Prabowo teken Keppres pemindahan Ibu Kota ke IKN di Kaltim.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian.

Pernyataan Tito sekaligus merespons soal tengah dibahasnya Revisi UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Baleg DPR RI dengan pemerintah.

"(Ibu kota) Masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di undang-undang IKN, bahwa status Ibu Kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan peraturan Presiden," kata Tito kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Baca juga: Fokus Swasembada Pangan tak Meniadakan Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim

Meski demikian, Mendagri Tito belum dapat memastikan kapan Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keppres tersebut.

"Jadi nanti begitu kepresnya atau perpresnya, itu terserah nanti Bapak Prabowo kapan, ketika itu siap, maka akan dibuat perpres tentang pergantian perpindahan Ibu Kota," kata dia.

IKN di Kaltim dan Jakarta.
IKN di Kaltim dan Jakarta. (kolase Kompas/Tribunnews)

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas yang menyatakan kalau hingga hari ini, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia.

Pasalnya, Keppres terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN belum juga diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia karena di pasal 70 kalau ga salah di UU DKJ itu dinyatakan undang-undang ini berlaku sejak ditandatanganinya keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.

"Jadi sepanjang kepres belum ditandatangani artinya ibu kota Republik Indonesia itu adalah DKI Jakarta. Jakarta maksudnya," sambung Supratman.

Sementara itu, Baleg DPR RI saat ini bersama pemerintah tengah membahas Revisi UU DKJ yang dimana menurut dia, menjadi salah satu bentuk untuk mengantisipasi jika nantinya Keppres diteken.

Kata Supratman, pembahasan RUU DKJ itu tetap dilakukan meski Keppres belum disahkan, agar nantinya terdapat kepastian hukum terhadap Provinsi Jakarta baik untuk pemerintah provinsi maupun legislatifnya.

"Sehingga perlu untuk disempurnakan mengantisipasi supaya jangan ada kekosongan hukum nanti," tandas dia.

IKN Kaltim Disorot Arsitektur Top Jepang, Alasan Indonesia tak perlu Pindah Ibu Kota, Ekonomi Jatuh

Pembangunan IKN di Kaltim kembali mendapat sorotan, kali ini dari arsitektur top Jepang, Riken Yamamoto. 

Menurut arsitektur Jepang, Riken Yamamoto tersebut, Indonesia tak perlu pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Kaltim.

Dalam paparannya, Riken Yamamoto, menyebut sejumlah dampak dari pindah Ibu Kota Negara ke IKN Kaltim, selain itu arsitektur Jepang ini juga menyinggung dampak dan pengaruh Jakarta

Riken Yamamoto menjelaskan, apabila pemerintah Indonesia memaksakan pemindahan ibu kota, maka hal tersebut berisiko akan menjatuhkan perekonomian negara.

Jakarta, yang belum bisa membahagiakan warga kampung-kampungnya, kata Yamamoto, akan mengalami kehancuran.

Baca juga: Nasib Kereta Otonom tanpa Rel di IKN Kaltim, Dulu Dibanggakan Jokowi Kini akan Dikembalikan ke China

"Jakarta akan hancur berantakan nanti (jika ibu kota dipindah), karena dasar kehidupannya, rakyat perkampungannya saja masih belum nyaman."

"Perekonomian juga akan jatuh kalau (ibu kota) dipaksakan pindah ke Kalimantan," urai arsitek penerima Pritzker Architecture Prize 2024 ini.

Karena itu, ia mengimbau agar pemerintah Indonesia tak perlu memaksakan diri memindah ibu kota negara ke Kalimantan.

"Jangan pindahkan Jakarta sebagai ibu kota ke ibu kota baru yang ada di Kalimantan," tegas Yamamoto.

Selanjutnya, Riken Yamamoto juga membeber kondisi Jakarta saat ini. 

Menurutnya, ini juga menjadi alasan agar Indonesia sebaiknya tak memindahkan ibu kota ke IKN Kaltim. 

"Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia saat ini, belum bisa membahagiakan warga kampung-kampungnya.

"Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini masih kurang nyaman bagi rakyatnya, terutama daerah perkampungan.

Kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN sebelum dilaporkan adanya kasus DBD yang mulai merebak dan menyasar kalangan pekerja di sana.
KAWASAN IKN - Kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN Kalimantan Timur (Kaltim). IKN Kaltim disorot Arsitektur top Jepang, Riken Yamamoto. Ia menyebut alasan Indonesia tak perlu pindah ibukota. Singgung perekonomian bakal jatuh. (TribunKaltim.co/Zainul)

Masih harus ditata ulang dengan lebih nyaman, lebih baik lagi," ungkap Yamamoto kepada koresponden Tribunnews.com di Jepang, Jumat (15/11/2024).

Ia justru menyarankan agar pemerintah memperbaiki kualitas hidup perkampungan di Jakarta dan warga-warganya dengan melibatkan arsitek setempat.

Baca juga: Kereta Otonom tanpa Rel di IKN Kaltim Bakal Dikembalikan China, Daftar 3 Evaluasi Pakar Transportasi

Sebab, menurutnya, Jakarta masih memiliki daya tarik cukup besar di mata dunia.

"Upaya (membenahi Jakarta) bisa dibantu oleh para arsitek setempat dan pendanaan dari bantuan pemerintah."

"Semua duduk bersama, musyawarah yang baik, bukan main menang sendiri," ungkapnya.

"(Karena) pengaruh Jakarta cukup besar di dunia, karena terlihat memiliki power yang luar biasa besar."

 "Jadi Jakarta bukan hanya untuk rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dunia," katanya.

Perbaikan Jakarta

Menurut Riken Yamamoto perbaikan kondisi Jakarta harus dimulai dari kesejahteraan kampung kampungnya.

Kampung kampung harus jadi tempat yang nyaman indah enak dihuni bagi sebanyak mungkin penduduknya sehingga menghasilkan kekuatan  yang luar biasa dalam kerjasama penduduk kampung tersebut.

"Upaya bersama tenaga bersama itu dibantu oleh para arsitek setempat dan pendanaan dari bantuan pemerintah.

Semua duduk bersama bicara dengan musyawarah yang baik bukan main menang sendiri mentang-mentang dunitnya dari pemerintah atau dari pihak lain," katanya.

Kampung ditata ulang dengan baik dan bersih, infrastruktur dibangun dengan baik, menghidupkan kampung sehingga bisa memberdayakan dirinya sendiri menghasilkan penghasilan bagi dirinya. 

"Kalau sudah bagus pasti wisatawan akan datang tertarik untuk melihat perkampungan yang cantik tersebut.

Dari para turis itulah uang akan masuk ke perkampungan pula dengan menjual menawarkan berbagai hal kepada turis."

Selain itu perkampungan yang ditata ulang kalau mau dibangun baru harus maksimal dua lantai jangan lebih dari itu.

"Terlalu tinggi akan membuat hambatan komunikasi dan sosialisasi, menjadi kurang akrab karena terpisah jauh.

Belum lagi kalangan lansia akan sulit berlalu lintas turun naik tangga jadi susah bagi lansia."

Baca juga: Kisah Pekerja IKN Nusantara Sukar Tidur hingga Terjangkit DBD, Kuras Biaya Sampai Rp 22 Juta

Yamamoto melihat agar pemerintah jangan kaku dengan aturan yang ada, lebih fokus kepada kesejahteraan kepentingan penduduk perkampungan sehingga sosialisasi dan komunikasi mereka dapat lebih nyaman sehari-harinya.

"Saat ini saya melihat orang lebih fikus ke pembangunan gedung bertingkat biar tampak keren dan pelakunya cepat dapat duit banyak termasuk sang arsitek.

Itu konsep yang salah. Perkampungan dulu yang harus pertama diperhatikan karena dari sanalah sebuah kota terbentuk. Dari perkampungan akhirnya menjadi perkotaan."

Kalau perkampungan kuat baik nyaman indah sejahtera, maka kota akan kuat dengan sendirinya. 

"Itu yang belum tercipta dengan baik di Jakarta saat ini.

Masih banyak kampung yang tampak menjadi korban penggusuran orang kuat, penggusuran sewenang-wenang dari banyak pihak.

Akhirnya malah semakin membuat penduduknya menderita."

Update Pembangunan IKN

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan proses pembangunan IKN.

Ia mengatakan, secara kuantitatif, pembangunan IKN yang terbagi menjadi tiga batch, menunjukkan proses signifikan.

Untuk Batch I, kata Danis, telah mencapai 94,4, persen.

"Progres Pembangunan Infrastruktur IKN secara kuantitatif Batch I telah mencapai 94,4 persen."

"Batch II tembus 69,5 persen, dan Batch II sudah berada pada posisi 23,9 persen," tutur Danis kepada Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Lebih lanjut, Danis membeberkan, beberapa paket pekerjaan dengan proses konstruksi di atas 95 persen, bakal siap diresmikan akhir tahun nanti.

Paket pekerjaan yang dimaksud adalah Istana Garuda, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Gedung Sekretariat Presiden, dan Pusat Pelatihan atau Training Center (TC) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Menurutnya, paling lambat paket pekerjaan itu bisa saja diresmikan pada awal 2025.

"Paling lambat aawal 2025 semuanya diresmikan," ucap Danis.

Sementara, progres pembangunan fisik proyek-proyek investasi dengan skema pendanaan swasta dan BUMN Non-APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga terus dikebut.

Hingga Jumat, terdapat 16 paket pekerjaan telah tuntas dan dalam proses konstruksi.

Beberapa di antaranya yang telah tuntas adalah Swissotel Nusantara, Rumah Sakit (RS) Hermina, dan RS Mayapada.

Lalu, proyek investasi dengan pendanaan swasta yang masih dalam tahap konstruksi meliputi Hotel Qubika, RS Abdi Waluyo, dan Bus EV Interchange.

Kemudian, Revitalitasi SDN 020 Sepaku, dan Restoran Kampung Kecil.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah: Meski Sudah Ada UU IKN dan UU DKJ, Selama Belum Ada Keppres, Jakarta Masih Ibu Kota

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Richard Susilo, Kompas.com/Hilda B Alexander)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 2 Alasan Indonesia Tak Perlu Pindah Ibu Kota Menurut Arsitek Riken Yamamoto: Jakarta Akan Hancur dan Arsitek Top Dunia Riken Yamamoto Minta Indonesia Jangan Pindah Ibukota Negara

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved