Debat Pilkada Kutim 2024, Mahyunadi dan Kasmidi Bulang Saling Sindir soal APBD hingga Parpol Koalisi

Kemudian berdasarkan aturan bahwa tugas wakil bupati adalah wasbang, pengawasan pembangunan, saya pikir ke mana tugas pengawasan selama ini.

Merespons jawaban cawabup 02 Mahyunadi, cabup 01 Kasmidi Bulang langsung membantah.

"Sebenarnya tidak semuanya benar yang disampaikan bapak tadi. Silpa kita dari 14 triliun itu ada 9,1 yang kita sahkan di akhir tahun yang lalu. Itu artinya di murni (APBD) itu ada 9,1 triliun yang sampai sekarang juga sarapannya kecil ditambah di perubahan kurang lebih ada 4 sekian triliun.

Artinya kalau kita bilang itu membuat Silpa gara-gara anggaran perubahan itu saya pikir itu gak bener. Karena kita ada di murninya 9,1 yang sampai hari ini sarapannya juga sangat kecil, kalau menurut saya.

Jadi, kita jangan menyalahkan. Saya pikir ini adalah bagian dari pada kinerja, kalau menurut saya dia karena anggaran itu kan kita sahkan di akhir tahun yang lalu.

Seperti beliau ini, kanda pernah jadi Ketua DPR, sama-sama saya juga pernah jadi anggota DPRD.

Saya pikir kita sahkan dulu di tahun ini, baru kita tambah. Nanti perubahan, baru kita tambah. Artinya ada anggaran murni yang juga tidak terserap dan cukup besar anggaran itu.

Itu mungkin kalau menurut saya. Jadi, ya tidak boleh kita bilang itu akibat produk DPRD yang lama. Saya pikir itu salah, kalau menurut saya. Semua ada pertanggungjawabannya kalau menurut saya."

Selanjutnya, Mahyunadi cawabup 02 kembali memberikan tanggapan.

"Dan itu, tidak akan terjadi disaat ARMY menang nanti. Karena saya selaku wakil bupati akan melakukan tugas pengawasan dan evaluasi sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Semua pembangunan kita awasi kita evaluasi sehingga semua hal yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tegak lurus semua untuk kepentingan masyarakat.

Saya perlu menyampaikan bahwa untung saja APBD Perubahan ini disahkan, karena ada upaya-upaya untuk tidak mengesahkan APBD Perubahan.

Apabila APBD Perubahan tidak disahkan, maka ada 4000 lebih PPPK yang tidak jadi terangkat, akan ada pembayaran multiyears yang terhambat, akan banyak pembangunan masyarakat lain yang tidak bisa terlaksana dengan baik.

Mbok ya, politik politik, tetapi janganlah untuk meraih kemenangan, kita mengorbankan masyarakat. Terima kasih

Cabup 01, Ardiansyah Sulaiman menambakan, "Undang-undang sudah memberikan ruang dan waktu kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tugas utama, wakil kepala daerah adalah pengawasan pembangunan.