Debat Pilkada Samarinda 2024, Andi Harun Bahas soal Kasus Korban Meninggal di Kolam Bekas Tambang

TRIBUNKALTIM.CO - Di debat Pilkada Samarinda 2024, Andi Harun bahas soal kasus korban meninggal di kolam bekas tambang.

Kasus tersebut dibahas usai Andi Harun-Saefuddin mendapatkan pertanyaan dari moderator di debat Pilkada Samarinda 2024 terkait agenda pemulihan atas lubang-lubang tambang di Samarinda.

Dipaparkan moderator jika tahun 2014 hingga 2018 jumlah lubang tambang meningkat dan luasan banjir bertambah.

Kemudian, setidaknya terdapat 23 korban meninggal dunia di lubang tambang wilayah Samarinda, juga terdapat 88 lubang tambang yang jaraknya kurang dari 500 meter dari fasilitas publik dan kawasan perumahan

Baca juga: Closing Statement Debat Pilkada Samarinda 2024, Andi Harun Paparkan 3 Sektor Ekonomi Berkelanjutan

Disebutkan Andi Harun, data yang dinyatakan moderator adalah kejadian sebelum masa pemerintahan pada periode pertama.

"Apa yang sudah dan akan kita lakukan sekarang ini kita melakukan sudah melakukan penambahan areal kawasan persawahan pertanian di Kota Samarinda sebagian di antaranya adalah kita harapkan berasal dari teman-teman pengusaha tambang dan tapi memang ada juga yang nakal itu pengusaha tambang yang tadinya HGU lalu yang tadinya peruntukan tambang begitu batubaranya habis dia usahakan lagi ubah agar memperoleh izin sawit misalnya padahal belum tentu nanti ditanam," beber Andi Harun.

Selain itu, Andi Harun juga membahas soal korban meninggal di kolam eks tambang.

"Nah masalahnya pemerintah kota itu sama sekali seujung sedikit pun tidak memiliki kewenangan dalam konteks rezim perundang-undangan dalam soal tambang contoh misalnya jika ada terjadi tadi ada yang meninggal di kolam tambang.

Teman-teman sekalian perlu ketahui instrumen hukum pidana dalam hukum pertambangan sebagai ultimum remidium sebagai tools terakhir beda seandainya rezim pertambangan menempatkan instrumen hukum pidana sebagai premium-remidium sebagai instrumen yang sama persis penerapannya pengimplementasiannya terhadap hukum administrasi atau perdata," lanjut AH, calon Wali Kota Samarinda nomor urut 02.

Ia pun berharap agar terdapat perubahan signifikan terkait penerapan hukum pidana di pertambangan.

"Tapi ini kenyataan ini pahit tapi ini harus kita telah bersama mudah-mudahan di pemerintahan yang baru kita ada perubahan secara signifikan terhadap penerapan hukum pidana di pertambangan.

Karena tambang itu suka atau tidak suka kasarnya seperti satu kawasan yang tidak bisa kita sentuh bahkan kalau penerapan hukum lingkungan di bidang limbah berbahaya itu masih lebih tinggi langsung bisa instrumen hukum pidana masuk, sampai tanah longsor kemudian di sebelahnya mengakibatkan korban meninggal tidak bisa pakai instrumen pidana karena dia sifatnya adalah ultimum, penerapan paling terakhir penerapan hukum di sektor pertambangan adalah administrasi mereka setelah perbaiki longsornya dianggap sudah selesai. 

Bahwa kemudian ada korban jiwa dia bukan peristiwa pidana dalam konteks hukum pertambangan termasuk dalam peristiwa anak-anak korban yang meninggal inilah persoalan kita bersama persoalan bangsa Indonesia.

Tapi kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi kita juga sudah punya Perda reklamasi pasca tambah saya enggak tahu itu apa kerjanya para Inspektur utama di provinsi harusnya mereka itu melakukan kerja-kerja yang benar sesuai dengan aman yang diberikan ini yang kita mohon dorong agar dilakukan penegakan sehingga bermanfaat buat masyarakat," tutup Andi Harun dalam pemaparannya.

Tema debat terakhir Pilkada Samarinda 2024 adalah "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Konektivitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan". 

Andi Harun-Saefuddin Zuhri, Paslon Tunggal di Pilkada Samarinda 2024