Rahmad - Bagus Pastikan Pendistribusian Seragam Sekolah Gratis Libatkan Pelaku UMKM di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Debat publik terakhir calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2024 menyoroti beragam isu. Salah satunya dalam sektor pendidikan.

Dalam sesi tanya-jawab, calon Wakil Walikota nomor urut 2, Eddy menanyakan keterlibatan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam hal pendistribusian seragam sekolah gratis.

Eddy berujar, industri ekonomi kreatif dan UMKM memberikan kesempatan yang luas bagi setiap masyarakat untuk mendayagunakan potensi yang ada.

Hal ini untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan di Balikpapan. Khususnya pada sektor pendidikan.

"Pengadaan seragam sekolah gratis yang dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan apakah seluruhnya benar-benar melibatkan UMKM di kota Balikpapan?" Eddy bertanya.

Baca juga: Sabani-Syukri Ungkap Strategi Jitu Atasi Hambatan Investasi dan Infrastruktur di Balikpapan

Baca juga: Debat Pilkada Balikpapan 2024,  Rendy-Edi Persiapkan SDM Sebagai Pintu Gerbang IKN

Calon Walikota nomor urut 1, Rahmad, merespons dengan memastikan bahwa pelaku UMKM turut dilibatkan dalam penyerapan pengadaan sarana prasaran sekolah.

Diuraukannya, pelaku UMKM yang telah dibina selama ini tentunya diberdayakan dalam hal pengadaan seragam sekolah gratis. Merujuk regulasi, yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada.

"Kita selalu melibatkan pelaku UMKM sepanjang mereka mampu, dan sesuai spesifikasi yang diperlukan. Karena dasar modelnya sudah ada, harganya sudah ada, kalau itu sesuai, InsyaAllah para pelaku akan selalu dilibatkan. Itu komitmen kami," tandasnya.

Hal ini terlihat dari capaian keberhasilan pemerintah dalam membina pelaku UMKM. Adapun yang semula jumlahnya sekitar 83.000 pelaku usaha di 2023, menjadi 92.000 pelaku usaha di 2024.

"Kita komitmen untuk selalu memfasilitasi, dan memberikan ruang yang besar untuk para pelaku UMKM yang ada di kota Balikpapan," imbuhnya.

Calon Wakil nomor urut 1, Bagus menambahkan, terdapat prosedur dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dengan hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk membina pelaku UMKM yang ada di Balikpapan.

"Terlebih mereka memiliki kemampuan-kemampuan, modal, personil, legalitas. Itu yang nantinya harus dilakukan. Namun semua prosedur harus bisa dipertanggungjawabkan, tapi akan kita perdayakan mereka dengan maksimal,"

Demikian peran pemerintah kota Balikpapan, wajib memfasilitasi pemberdayaan pelaku UMKM lantaran mereka tidak akan tergerus dengan krisis moneter.

Baca juga: Debat Publik Ketiga Pilkada Balikpapan 2024, Rahmad dan Sabani Adu Data Kemiskinan

"Kita yang mempunyai kemampuan, keinginan dan semangat untuk bisa dipercayakan. Sehingga kita harapkan dari UMKM kita bisa tingkatkan menjadi kelompok menengah, kemudian menjadi besar," pungkasnya. (*)