Sabani-Syukri Ungkap Strategi Jitu Atasi Hambatan Investasi dan Infrastruktur di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Pasangan Calon Walikota Balikpapan, Sabani, bersama dengan calon Wakil Walikota, Syukri Wahid, menekankan visi dan misi mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan kota Balikpapan.

Ditemui usai perhelatan Debat Publik Ketiga Pilkada 2024 Balikpapan, Sabani menekankan pentingnya penyusunan konsep yang jelas dan terukur dalam memimpin kota Balikpapan.

"Kami siapkan konsep yang jelas untuk Balikpapan, agar masyarakat bisa menilai mana yang memiliki konsep dan mana yang hanya berangan-angan," ujar Sabani, Jumat (22/11/2024) malam. 

Lebih lanjut, Sabani menegaskan bahwa Balikpapan harus dibangun dengan konsep yang bukan hanya impian semata, tetapi juga dengan perencanaan yang matang. 

"Balikpapan harus ditata dengan konsep terukur yang bisa dilaksanakan, agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang konseptual," tambahnya.

Baca juga: Debat Pilkada Balikpapan 2024,  Rendy-Edi Persiapkan SDM Sebagai Pintu Gerbang IKN

Baca juga: Closing Statement Sabani-Syukri Debat Publik, Ingatkan Pentingnya Demokrasi Bersih untuk Balikpapan

Pasangan calon nomor 3 ini optimistis dengan solusi yang mereka tawarkan. 

"Sebetulnya pasangan nomor 3 dengan berbagai solusi dan konsepnya, insya Allah mampu memimpin Balikpapan dengan baik," pungkas Sabani.

Sementara itu, calon Wakil Walikota Balikpapan, Syukri Wahid, juga memaparkan pandangannya terkait arah pembangunan kota.

Ia menyatakan bahwa ada distorsi dalam kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh para pendahulu pemimpin kota Balikpapan, terutama dalam aspek lingkungan hidup.

"Pembangunan Balikpapan terdistorsi, terutama terkait kebijakan lingkungan yang lemah, seperti kawasan hijau dan mangrove yang bertabrakan dengan perizinan," ungkap Syukri.

Syukri juga menggarisbawahi pentingnya kota Balikpapan untuk memiliki kebijakan yang ramah disabilitas, mengingat hingga saat ini Balikpapan belum masuk dalam kategori kota layak disabilitas.

"Hingga kini, Balikpapan belum layak disabilitas karena belum memiliki peraturan daerah dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," jelasnya.

Lebih lanjut, Syukri menyampaikan bahwa salah satu fokus utama dari konsep pembangunan yang mereka tawarkan adalah ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial.

"Kami akan mengembalikan arah pembangunan ke arah yang on the track," kata Syukri.

Syukri juga menyoroti masalah investasi yang sering kali terhambat oleh kendala hukum, terutama terkait legalitas tanah.