Samarinda, Balikpapan dan PPU Jadi Percontohan Makan Gratis di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik baru–baru ini mengatakan ada 3 (tiga) daerah bakal uji coba makan bergizi gratis awal Desember 2024.

Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi percontohan untuk realisasi program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau bisa di minggu awal Desember kita mulai laksanakan, Insyaa Allah,” sebut Akmal di Ruang VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur saat temu media  Rumah Jabatan, Jumat 29 November 2024 lalu.

3 daerah ini dipilih karena jumlah penduduknya yang cukup tinggi.

Akmal Malik menegaskan, meski belum ada anggaran, namun pihaknya akan mencoba percontohan untuk program makan bergizi gratis ini.

Baca juga: Budi Arie Sebut Rp10 M untuk Sosialisasi Makan Gratis Tak Mahal, Programnya akan Libatkan Influencer

Baca juga: Inilah Susu Ikan, Viral Disebut Pengganti Susu Sapi di Program Makan Gratis Kabinet Prabowo-Gibran

Program makan bergizi gratis ini akan difokuskan pada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah luar biasa (SLB).

“Jadi Dinas apendidikan juga sudah saya minta, tidak hanya sekolah negeri, tapi swasta juga. Saya meminta masing-masing daerah tiga sekolah, 1 SD negeri, 1 SD Swasta dan 1 SLB,” jelasnya.

Sementara terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Surasa terkait program makan bergizi gratis di Kaltim tersebut masih dalam tahap pembahasan. 

Pembicaraan dan konsolidasi dilakukan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada masing-masing Kabupaten/kota.

“Nanti dananya bisa jadi dari APBN dan APBD. Tapi masih dibahas sumber anggarannya dari mana,” sebutnya.

Soal rencana Pemprov Kaltim uji coba makan bergizi gratis disorot Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi.

Ia memberi kritik soal program yang sudah dicanangkan pemerintahan baru ini.

Dalam perbedaan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah, misalnya. Purwadi menilai dalam realisasi program nasional ini perlu dipertimbangkan.

Misalnya, harga bahan makanan di Pulau Kalimantan dan Papua pastinya sangat jauh berbeda dengan daerah lain.

Program bukan lagi bicara soal sisi logistik, namun juga soal keadilan dan efektivitas.