Berita Kaltim Terkini

Samarinda, Balikpapan dan PPU Jadi Percontohan Makan Gratis di Kaltim

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik baru–baru ini mengatakan ada 3 (tiga) daerah bakal uji coba makan bergizi gratis awal Desember 2024

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Ilustrasi Makan Siang Bergizi Gratis di Kota Samarinda– Pemprov Kaltim akan ujicoba di tiga daerah makan siang bergizi gratis, pengamat ekonomi menilai ada yang mesti dipertimbangkan 

"Harga Rp10 ribu kalau dekat kampus dapat nasi padang dengan lauk telur goreng separo ditambah kuah, ini untuk generasi emas atau generasi cemas? Jika boleh disebut, ini kebijakan setengah hati,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Sorot Purwadi juga melihat kebijakan makan bergizi gratia tidak mencerminkan realitas harga di lapangan. 

Ia menerangkan langkah ini kurang bijaksana, jika menggunakan acuan harga di Pulau Jawa, yang notabene mungkin lebih rendah dibanding dengan wilayah lain, tanpa mempertimbangkan variable inflasi. 

“Rp15 ribu di daerah dengan inflasi tinggi saja masih sulit. Di Jakarta, warteg saja mungkin tidak bisa harga segitu kecuali menu separo," sambungnya.

Baca juga: Sri Mulyani Tambah Rp117,87 Triliun untuk Program Prabowo-Gibran: Makan Gratis hingga Lumbung Pangan

Pemerintah, sambung Purwadi, sebaiknya saat ini kembali menyelaraskan strategi agar program nasional tersebut benar-benar bisa memberikan manfaat nyata kepada anak–anak Indonesia.

Terpenting lagi, tidak mengabaikan perbedaan ekonomi antar daera manapun di Indonesia.

"Daripada tidak sama sekali dijalankan, karena ini janji politik Prabowo yang dipaksakan," tandasnya.

Tak hanya persoalan perbandingan harga, Purwadi juga mengkritisi ketidakpastian sumber dana dari program tersebut. 

Awalnya ingin mengambil dari dana subsidi BBM, yang kemudian ditinjau ulang, karena subsidi selama ini banyak salah sasaran.

Kemudian beralih, yang mana saat ini akan diambil dari dana BOS yang ada di sekolah-sekolah. 

Ia mengatakan, bahwa mengalihkan dana BOS untuk program makan gratis, bisa menimbulkan persoalan baru dalam pendidikan, serta menambah beban keuangan negara. 

"Hal ini mesti dipertimbangkan, cek dulu APBN kita apakah masih aman, jika emang tidak ada celah dananya, jangan dipaksakan, nanti ujung-ujungnya rakyat juga yang bisa kena beban berat dikejar pajak naik, harga-harga naik. Sementara, ekonomi masih belum pulih sepenuhnya, dan daya beli masyarakat belum benar pulih," tegasnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved