Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran dan Bobby Tidak Lagi Bagian dari PDIP, Jokowi Klaim Masih Simpan KTA

TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya terungkap status Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di PDIP.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution bukan lagi kader PDIP.

Pernyataan Hasto ini menjabat pertanyaan terkait status Jokowi sebagai kader PDIP, sebelumnya, Jokowi menyebut dirinya masih menyimpan KTA.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam jumpa pers yang digelar di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024). 

Baca juga: Status Jokowi di PDIP Kembali Disorot Usai Effendi Simbolon Dipecat, Jawaban Puan Maharani

Menurut Hasto, partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno. 

"Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," ujarnya.

Oleh karenanya, dalam proses yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini, Hasto memastikan partai tidak akan pernah kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

"Namun, kata dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.

"Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya," tuturnya.

Politisi asal Yogyakarta itu menyampaikan bahwa keanggotaan PDI Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

"PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa.

Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," pungkasnya.

Cawe-cawe di Pilkada

Sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa partainya menemukan begitu banyak aparatur negara yang tidak berdisiplin dalam penyelenggaran Pilkada 2024 yang digelar secara serentak pada 27 November lalu.

Baca juga: PDIP Pecat Effendi Simbolon karena Kongkalikong dengan Jokowi, Kata Jubir Soal Pemecatan Joko Widodo

Hasto mengatakan hal itu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan PDIP dalam melihat seluruh proses Pilkada 2024.

Termasuk, kekuasaan dari Presiden ke-7 RI Jokowi dan keluarga yang tidak mau berhenti.

Padahal, ujar Hasto, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa aparatur negara termasuk TNI, Polri, kepala desa, penjabat, kepala daerah yang tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. 

Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada serentak 2024 di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Konferensi itu dihadiri Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy dan Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.

"Sosialisasi atas keputusan MK tersebut belum berjalan dengan baik dan kita melihat masih banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan termasuk bagaimana PDI Perjuangan juga mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu berujar, demokrasi di Indonesia menghadapi suatu persoalan yang sangat serius. 

Prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat, ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan Parcok atau Partai Coklat.

 "Kami menemukan begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul tidak hanya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten yang terjadi anomali yang luar biasa, tetapi di beberapa wilayah-wilayah lain termasuk Jakarta dan Jawa Timur,” ungkap Hasto.

"Karena itulah, kritik yang terbesar dalam membangun disiplin baik dalam pemerintahan maupun dalam partai adalah bahwa tanpa ketaatan terhadap etika, moral, dan aturan hukum maka demokrasi akan menjadi sia-sia," tutur Hasto.

Baca juga: Isyarat Perlawanan Megawati, PDIP Tuding Jokowi Kerahkan Partai Cokelat di Pilkada 2024

Hasto meyakini, jika tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka Republik Indonesia (RI) ini dibangun bagaikan tubuh tanpa tulang.

"Dia tidak berdaya untuk melakukan suatu pergerakan, apalagi menegakkan suatu keadilan," ucap Hasto. 

Sebelumnya, keanggotaan Jokowi dan Gibran disorot jelang Pilpres 2024 lalu ketika kemudian anak sulung Joko Widodo tersebut menjadi cawapres Prabowo Subianto, sementara PDIP mengusung Ganjar-Mahfud.

Selain itu, Bobby Nasution juga disorot lantaran kemudian menantu Jokowi tersebut terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Jelang Pilkada Sumut 2024, akhirnya Bobby Nasution terang-terangan bergabung dengan Gerindra dan maju cagub bukan dari PDIP.   

Jokowi Sebut Masih Simpan KTA

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi baru-baru ini mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, partai yang membesarkannya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku masih bersahabat baik dengan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau Rudy.

Rudy merupakan Wakil Wali Kota Solo ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota pada 2005.

"Urusan politik, urusan politik. Masa urusan sosial komunikasi kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin. Bestie kan," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

Namun, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mengaku hingga kini belum sempat bertemu dengan Rudy.

"Belum bertemu (Rudy). Ya nanti kalau beliau ada waktu. Enggak ada masalah," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengaku masih menyimpan KTA partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Ya masih disimpan (KTA PDIP)," ucapnya.

Baca juga: Terjawab Alasan PDIP Tak Bisa Pecat Jokowi dari Keanggotaan Partai, Tak Tunggu Gibran Kembalikan KTA

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di kompas.com, WartaKotalive.com dengan judul Hasto Kristiyanto Tegaskan Jokowi, Gibran, Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP dan Jokowi Klaim Masih Simpan KTA PDIP, Komarudin Watubun: Untuk Apa Bahas itu Lagi?