Minta Tambahan Anggaran Rp 14,87 T untuk IKN Kaltim, Menteri PU Beberkan Rencana Peruntukannya

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025.

Besaran anggaran yang diminta Menteri PU untuk IKN Kaltim di tahun 2025 ini sebesar Rp 14,87 triliun. 

Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, "Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun." 

Baca juga: Ini Tanggapan Otorita IKN Terkait Banjir di Sepaku PPU

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

"Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya," tutur Basuki.

Baca juga: Meski Kereta tanpa Rel di IKN Kaltim Gagal Berfungsi Otonom, Bina Marga tak akan Ubah Desain Jalan

Potensi Pendanaan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menggelar pertemuan strategis dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).