Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor di Era Prabowo, Otorita Membantah: Kami Kerjakan Sesuai Target

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN di Kaltim era Prabowo disebut bakal molor, ini respons Otorita.

Ya, Otorita IKN membantah pembangunan IKN melambat seiring pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menegaskan hal itu kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024).

"Tidak, kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan," tegas Danis.

Bahkan, mengacu pada data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen.

Baca juga: IKN Nusantara Dipastikan Molor di Era Prabowo, Tren Positif Ekonomi Masih Dinikmati Kaltim

Kemudian, progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun, atau tepatnya Rp 89,065 triliun, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU.

Danis menjelaskan, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif, seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

"Infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen, dan hampir selesai," ucap Danis.

Selanjutnya, pada tahap kedua (2025-2029), pembangunan akan berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain.

Sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut molor karena terbatasnya anggaran.

Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembada baik pangan maupun energi.

"On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.