DPRD Minta Pemkot Samarinda untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggota Komisi II DPRD Samarinda, Victor Yuan, bersama Pemerintah Kota Samarinda dan Forkopimda, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi strategis pada Rabu (11/12). 

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) tetap stabil di tengah potensi kenaikan harga.  

Dalam sidak tersebut, rombongan mengunjungi Pasar Palaran, sejumlah swalayan, distributor minyak goreng dan tepung, hingga Kantor Cabang Bulog Samarinda.

Namun menurut pemantauannya, Victor menyatakan bahwa persiapan pangan untuk Kota Samarinda hingga saat ini masih dalam kondisi stabil.  

"Kami sudah melihat dari Palaran, daerah kecamatan paling ujung Kota Samarinda. Persiapan pangan sembako untuk Kota Samarinda, insyaallah stabil. Di Swalayan Iwan Bersaudara juga, kita lihat harga masih stabil," ungkap Victor.  

Baca juga: Kendalikan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkot Balikpapan Siapkan Sejumlah Strategi

Baca juga: Begini Upaya Pemkab PPU Jaga Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Victor juga menegaskan bahwa Pemkot Samarinda harus terus menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui peran Perumda Varia Niaga. 

“Pemkot sudah punya Perumda Varia Niaga yang bisa, dalam situasi tertentu, menyiapkan barang-barang yang naik agar harga tetap stabil. Ini langkah yang perlu terus diperhatikan," tambahnya.  

Sebab itu Politikus Demokrat ini meminta agar Pemkot Samarinda terus mengantisipasi potensi kenaikan harga melalui kerja sama dengan berbagai pihak. 

"Kalau ada harga yang naik, Perumda Varia Niaga harus didorong untuk mengatasinya. Sementara itu, Bulog juga harus memastikan ketersediaan beras agar harga tetap stabil. Ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bapokting di Samarinda," tuturnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Victor menggarisbawahi persoalan distribusi gas LPG subsidi 3 kg yang perlu mendapat perhatian khusus.

Menurutnya, meskipun pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, masih saja ditemukan penjualan gas 3 kg di luar harga yang seharusnya.  

"Padahal tabung gas LPG 3 kg itu adalah hak masyarakat prasejahtera. Tapi ada juga yang dijual di luar harga subsidi hingga Rp 30 ribu per tabung,” ujarnya.

Hal ini, kata Victor, terjadi karena ada masyarakat yang enggan mengambil gas di tempat yang jauh, sehingga membeli di lokasi terdekat meskipun dengan harga tinggi. 

“Ini harus menjadi perhatian Dinas Perdagangan (Disdag) agar masyarakat mendapatkan harga yang sama, baik di toko biasa maupun melalui tim pemerintah," jelasnya.  

Tak sampai di situ saja, Victor juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pedagang yang diduga menjual gas LPG 3 kg tanpa izin resmi. 

Baca juga: 5 Rekomendasi Hotel di Balikpapan dengan View Cantik untuk Habiskan Liburan Natal dan tahun Baru