Peneliti BRIN Ungkap Dampak Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD, Demokrasi Menuju Jurang

TRIBUNKALTIM.CO - Usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada lewat DPRD menjadi perbincangan.

Peneliti BRIN mengungkap dampak dari usulan Prabowo, Pilkada dipilih DPRD hingga dinilai tidak tepat dan salah alamat.

Kondisi demokrasi disebut setengah langkah masuk jurang dengan usulan Prabowo, Pilkada dipilih DPRD.

 Menurut Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, usulan Prabowo yang menyebut jika Pilkada dipilih DPRD dilaksanakan maka demokrasi sedang menuju ke jurang dan hanya dikuasi oleh partai penguasa yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).  

Baca juga: Pramono Anung dan Rano Karno Menang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran, Cek Perolehan Suara Kang Emil

”Enggak usah ada pemilu juga sudah bisa kita bayangkan, pasti KIM-lah ini, kan.

Karena, ada perintah pasti langsung di seluruh partai harus memenangkan KIM di DPRD-nya.

Dan sangat mudah terdeteksi di sana, kalau dia nggak nurut, konsekuensinya, dipecat dong.

Artinya, ini jangan-jangan tujuannya melakukan KIM-isasi. Jadi, seragam semua, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini ngeri.

Demokrasi sudah tinggal setengah langkah masuk jurang karena sudah enggak ada perlawanan dari rakyat. Ini sudah bancakan koalisi penguasa,” tegas Firman, Jumat (13/12/2024) dikutip dari Kompas.id.

Menurutnya, usulan mengganti pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD tidaklah menjawab inti persoalan yang ada. 

Apabila persoalannya ada di masyarakat dalam pengertian masyarakat belum siap atau masyarakat kurang antusias dalam pilkada, seharusnya solusi yang diberikan oleh negara diarahkan ke sana, yakni untuk mengawal rakyat menjadi lebih layak terlibat dalam prosesi demokrasi.

”Jadi, itu salah alamat. Bukan kemudian short cut, dikembalikan ke DPRD.

Itu tidak menjawab (persoalan).

Artinya, masyarakat tetap saja pendidikan politiknya rendah, awareness-nya rendah.

Baca juga: Lengkap Hasil Pilkada Samarinda 2024 di 10 Kecamatan, Andi Harun Catat Kemenangan Besar di 3 Wilayah

Artinya, uang negara tidak dibikin untuk mendewasakan mereka, kan.

Tetapi, malah dipindahkan begitu saja ke DPRD. Itu yang saya bilang salah alamat," katanya.

Usulan Prabowo saat HUT Golkar

Seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya, usulan Presiden Prabowo Subianto agar Pilkada dikembalikan ke DPRD disampaikan dalam perayaan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam.

Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal.

Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis.

Baca juga: Sikap Apatis Warga Balikpapan pada Politik, Dongkrak Angka Golput di Pilkada 2024

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati.

Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini).

Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo. 

 "Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo disambut tawa para ketum parpol yang hadir.

Baca juga: Ketua KPU Kaltim Syukuri Gelaran Pilkada Serentak 2024 meski Ada Penurunan Partisipasi Pemilih

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan kompas.tv.