Resmi Dipecat PDIP Bersama Bobby Nasution dan Gibran, Jokowi Gabung Partai Golkar?

Namun, lanjut Deddy, PDIP memutuskan untuk fokus melanjutkan agenda politik nasional, yakni Pilkada serentak 2024.

“Setelah pemilukada selesai kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” kata Deddy.

“Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Tantangan Bentuk Partai Baru

Baca juga: Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu, Tantang UGM Buka Suara

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya formalitas.

Pasalnya, Jokowi dan Gibran memang sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDIP buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Selama ini Jokowi dan Gibran sudah dianggap tak penting lagi bagi PDIP. Jadi, pemecatan ini hanya sebatas formalitas bahwa PDIP sudah wassalam dengan Jokowi dan Gibran,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12).

Menurut Adi, pemecatan Jokowi dan Gibran tersebut juga tidak menurunkan daya tawar keduanya ketika nanti ingin bergabung dengan partai politik (parpol) lainnya.

Dia pun mengatakan, Jokowi dan Gibran sebenarnya bisa dengan mudah berpindah partai meskipun belum dipecat lantaran sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDIP.

“Tidak ada pengaruhnya terhadap daya tawar Jokowi dan Gibran setelah dipecat PDIP. Toh partai lain juga tahu bahwa Jokowi-Gibran sudah tak lagi jadi bagian PDIP,” ujar Adi.

Baca juga: Viral Potret Jokowi Berpose Depan Rumahnya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Cosplay jadi Turis

Selain itu, Adi menyebut, partai lain dengan mudah menerima Jokowi-Gibran bergabung. Sebab, Jokowi pernah menjadi Presiden RI dan memiliki pengikut loyal.

Namun Adi mengatakan, ini saatnya Jokowi membuktikan bahwa dirinya hebat tanpa PDIP.

Menurut Adi, salah satu cara pembuktiannya adalah dengan tidak bergabung dengan partai lain, tetapi mendirikan partai baru.

“Sebaiknya Jokowi buat partai sendiri, tak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan. Ini untuk membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDIP. Karena selama ini, ada klaim dari PDIP bahwa Jokowi jadi presiden, gubernur, dan Wali Kota Solo karena PDIP,” kata Adi.

Oleh karena itu, Adi kembali mengatakan bahwa pemecatan ini adalah momen pembuktian bagi Jokowi bahwa dirinya hebat tanpa PDIP.