BPK Serahkan LHP Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan, DPRD Paser Bakal Panggil OPD Terkait 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan semester II Tahun 2024, Selasa (24/12/1024).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu berlangsung di Auditorium Nusantara Lantai II Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Kota Samarinda.

Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin mengatakan, penyerahan LHP tersebut mencakup hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah selama semester II tahun 2024.

"LHP ini mencakup evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku," terang Zulkahar usai kegiatan.

Ia menilai, laporan tersebut sangat penting guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami di DPRD Paser sangat menyambut baik LHP dari BPK ini sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif, ini akan menjadi acuan kedepannya dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah," tambahnya. 

Diakui, ada beberapa catatan dari LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltim untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser ke depannya, dengan batas waktu perbaikan 60 hari.

Untuk itu, Zulkahar menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti LHP tersebut.

"Ada waktu 60 hari untuk perbaikan, kami harap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan DPRD Paser untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Karena ini bukan hanya menyangkut kepatuhan, namun juga tentang meningkatkan kinerja pemerintah secara menyeluruh," tegasnya.

Rencananya dalam waktu dekat, DPRD Paser akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna menindaklanjuti sejumlah catatan dari BPK.

Ditegaskan, DPRD Paser berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. 

"Kami akan terus mengawasi dan memastikan setiap rekomendasi dari BPK, diimplementasikan dengan baik. Karena transparansi ini sangat penting, untuk membangun kepercayaan publik di pemerintahan," tutup Zulkahar. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Agus Priyono menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.  

"Penyerahan LHP ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, semoga ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya," tutup Agus. (*)