Anggaran Makan Bergizi Gratis Perlu Rp420 Triliun hingga Desember 2025, Pemerintah Baru Siap Rp71 T

TRIBUNKALTIM.CO - Anggaran Makan Bergizi Gratis perlu Rp420 triliun hingga Desember 2025, Pemerintah baru siap Rp71 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mulai dilaksanakan sejak Senin 6 Januari 2025.

Namun belum semua anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan Makan Bergizi Gratis ini.

Baca juga: Alasan Belum Semua Sekolah Dapat Makan Bergizi Gratis Hari Ini, Begini Penjelasan Istana

Sebab, berdasarkan perhitungan kotor ternyata anggaran yang ada tak cukup, yakni Rp 71 triliun pada 2025 ini.

Untuk itu jajaran menteri sedang berupaya mencari solusi bagi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), anggaran program Makan Bergizi Gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025. 

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulkifli dikutip dari Kompas.com.

Zulkifli menyebut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025. 

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan," katanya. 

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Serentak, Pemprov Kaltim Masih Menunggu Juknis

"Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” lanjut Zulkifli. 

Ia juga meminta seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut. 

“Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

Badan Gizi Nasional memperkirakan kebutuhan anggaran program ini mencapai Rp 1,2 triliun per hari. 

Hal ini berarti anggaran tahunan yang diperlukan jauh lebih besar dari alokasi awal Rp 71 triliun.