Jalan Rusak karena Perusahaan Tambang dan Sawit, Akmal Malik: Harus Tanggung Jawab

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut, perusahaan tambang dan kelapa sawit menjadi penyebab banyaknya jalan rusak di Kaltim.

Untuk itu, ia meminta agar perusahaan tambang dan sawit untuk bertanggung jawab.

Hal ini disampaikan saat melakukan perjalanan menuju Kubar dan Mahulu.

Bahkan ia menyebut pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi perhatian penuh Pemprov Kaltim.

Bahkan untuk pemantapan akses jalan di sana Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran 2025 sebesar Rp120 miliar.

Baca juga: Tim SUP Indonesia Berjaya di Pattaya, Akmal Malik: Yakin Kita Mampu Bersaing di Level Internasional

Perhatian ini diberikan setelah Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama jajaran pemangku kebijakan melakukan perjalanan dinas melalui jalur darat ke Kubar dan Mahulu pada 13-16 Januari 2025 lalu.

Akmal Malik menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp120 miliar itu akan difokuskan untuk infrastruktur jalan dari Ujoh Bilang (Mahulu) sampai ke Kutai Barat.

"Itu jalan Provinsi. Kita akan gunakan rigit (beton). Karena kalau aspal cepat rusak," jelas Akmal Malik.

Meski alokasi anggaran akan bersumber dari APBD Kaltim, namun dalam perjalanan memantau infrastruktur itu Akmal Malik menyadari bahwa jalan provinsi banyak digunakan oleh perusahaan tambang dan sawit.

Terlebih dari hasil koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) diketahui banyak jalur Provinsi Kaltim rusak akibat dilalui kendaraan perusahaan dengan tonase melebihi kapasitas.

Saat ini Akmal Malik telah meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memanggil pihak perusahaan yang telah menggunakan jalur provinsi.

Baca juga: Perjalanan Dinas Ajak Rudy Masud, Pj Gubernur Kaltim disebut tak Hargai Sidang MK, Kata Akmal Malik

"Mereka (perusahaan tambang dan sawit) merusak, ya tanggung jawab lah," tegasnya.

Ia menegaskan kolaborasi pemerintah, perusahaan, pengguna jalan dan pihak berwenang bisa menghasilkan hal yang menjadi tujuan selama ada komunikasi yang baik dan terarah.

"Semua bisa selesai dengan komunikasi. Kemarin saya ajak DPD dan DPR RI juga. Jadi biar yang jadi urusan pusat diselesaikan pusat, yang daerah diselesaikan daerah," jelasnya.

Selain infrastruktur, Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya memberi perhatian khusus untuk kesehatan dan pendidikan di Kubar dan Mahulu. (*)