OIKN dan Kementerian PU Kena Dampak Paling Besar Efisiensi Anggaran Pemerintahan Era Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara (IKN) Nusantara terkini.

Belakangan diketahui, Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan Kementerian PU kena dampak paling besar efisiensi anggaran pemerintahan Era Prabowo Subianto.

Melansir Kontan.id, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Surat Edaran terkait efisiensi anggaran di tahun 2025.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. 

Baca juga: Apa Saja yang Telah Terbangun di IKN Kaltim Selama 3 Tahun Pembangunan?

Merujuk Lampiran I dari surat edaran tersebut yang diterima KONTAN, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi dua kementerian/lembaga (K/L) dengan pengurangan anggaran terbesar.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2 persen dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun. 

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan anggaran terbesar dengan efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34?ri total pagu anggaran Rp 110,95 triliun. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti telah membenarkan bahwa Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun.

Pemangkasan ini berdampak pada berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan, bendungan, dan irigasi. Jika dihitung, anggaran PU hanya tersisa sekitar Rp 29 triliun pada tahun 2025.

Diana mengatakan, akibat pemangkasan anggaran tersebut, pihaknya harus menentukan dan menghitung kembali proyek-proyek prioritas.

Ya tentunya terganggu. Jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan," ujar Diana kepada awak media di Jakarta, Jumat (31/1).

Baca juga: Dampak IKN Nusantara, NASA Ungkap Hutan di Kaltim Menyusut, OIKN Sebut Pohon Eucalyptus Jadi Faktor

Namun Diana menegaskan, untuk proyek-proyek yang dibiayai dari Pembiayaan Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak terganggu karena pemotongan tersebut dikarenakan telah memiliki komitmen yang tidak dapat diganggu gugat.

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, Diana menyebut bahwa alokasi untuk anggaran infrastruktur hanya tersisa sekitar 24?ri direncanakan.

"Kalau yang lainnya operasional ini 50 % , infrastruktur tinggal 24 % ," katanya. (Kontan)