Akmal Malik Tanggapi Keluhan Pemilik Kantin, Pendapatan Turun Karena Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Meski masih menunggu petunjuk teknis (juknis), namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini dalam uji coba pelaksanaannya, MBG di Kaltim disambut baik oleh sebagian besar masyarakat Bumi Mulawarman.

Kendati demikian ada juga sejumlah kalangan yang keberatan apabila program ini terus terlaksana. 

Baca juga: BPBD Samarinda Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada Terjadinya Banjir hingga Tanah Longsor 

Seperti para pemilik kantin di sejumlah sekolah yang mengaku pendapatan mereka turun drastis selama program MBG dijalankan.

"Karena sudah ada makanan gratis, Anak-anak tidak jajan lagi, Kalau begini terus, modal jualan saja tidak akan kembali," keluh Parto (49), salah satu pengisi kantin sebuah Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

Bahkan menurut Parto, keluhan serupa sudah banyak dicuitkan di grup-grup dagang mereka.

Menanggapi kekhawatiran dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan pemerintah pasti memiliki solusi.

Untuk Kaltim sendiri pihaknya beberapa waktu lalu telah berkomunilasi dengan Gibran Centre Kaltim.

Pada dasarnya Gibran Centre yang ada di setiap provinsi hingga kabupaten dan kota mendukung terlaksananya MBG bagi anak-anak didik.

Namun mereka juga memberikan perhatian untuk kesejahteraan para pelaku usaha yang ada di lingkungan sekolah.

"Jadi kemungkinan kita akan mengoptimalkan peran komite sekolah dalam pelaksanaan makan bergizi gratis itu," ujar Akmal Malik.

Namun jelasnya niat baik tersebut masih terkendala belum adanya juknis untuk pelaksanaan MBG di Kaltim.

Nantinya, lanjut Akmal Malik, bila nanti pemerintah daerah diberi ruang regulasi dalam MBG, maka Pemprov Kaltim akan mendorong komite sekolah untuk memobilisasi pemilik kantin untuk terlibat dalam menyiapkan menu sehat bagi anak didik.

"Karena di satu sisi itu pendapatan mereka, anak mereka juga sekolah di sana. Tapi pastinya seperti apa kita tunggu, karena juknisnya belum ada," tegas Akmal Malik.(*)