Viral LPG 3 Kg di Samarinda Langka dan Harga Melambung Rp 50 Ribu, Respons Wali Kota Andi Harun

Ia juga meminta pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

"Coba kalian tanya Patra Niaga, ada gak mereka jualan di luar Kota Samarinda?" tambahnya.

Kelangkaan LPG ini semakin menambah beban warga, terutama bagi mereka yang bergantung pada gas bersubsidi.

Hingga kini, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Sub Pangkalan Gas LPG 3 Kg Wajib Daftar MAP Pertamina, Pembeli Harus Bawa KTP 

TRIBUNKALTIM.CO - Sub pangkalan gas LPG 3 Kg wajib daftar MAP Pertamina, pembeli harus bawa KTP.

Para pengecer LPG 3 kilogram (kg) yang kini berstatus sub pangkalan diwajibkan mengunduh dan menggunakan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina. Aplikasi tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh para pangkalan.

Kini, dengan para pengecer yang berstatus sub pangkalan, mereka diwajibkan melakukan hal serupa.

Baca juga: Bahlil Diamuk Pembeli Gas, Prabowo Instruksikan Pengecer Bisa Jual Gas 3 Kg Lagi

Dengan aplikasi MAP, para pengecer diminta melaporkan transaksi penjualan elipiji 3 kg yang mereka lakukan.

"Jadi kan itu MAP-nya kan sekarang sudah dipakai sama oleh pangkalan-pangkalan resmi kan. Ya itu nanti tinggal disosialisasikan ke sub pangkalan, download, nanti bisa report di situ," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).

Dengan diubahnya ketentuan di mana masyarakat bisa kembali membeli LPG 3 kg di pengecer, Fadjar berharap tidak ada "panic buying". Masyarakat diimbau tidak panik dan membeli elpji 3 kg seperlunya saja.

"Kami imbau juga masyarakat tidak perlu panik, jadi cukup beli seperlunya. Sub pangkalan juga yang baru mendapatkan kenaikan [statusnya dari pengecer] ini juga bisa membeli ya senormalnya saja seperti hari biasa," ujar Fadjar.

Bawa KTP

Masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg di subpangkalan tetap harus membawa KTP. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beralasan penggunaan KTP diperlukan untuk pendataan dan mencegah penyalahgunaan elpiji subsidi.

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Mau LPG 3 kg ini dipake oplos baru kasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana? Itu maksudnya," katanya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).

Larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg per 1 Februari 2025 menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut.