DPRD Kaltim Akan Bentuk Pansus Perusda, Jika Tidak Beri Manfaat PAD Akan Revitalisasi dan Evaluasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Awal 2025 ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus telah mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) tahun 2017-2020. 

Kasus rasuah tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 21,2 miliar.

Dengan adanya temuan terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin mengatakan mereka akan membentuk pansus untuk Perusda.

Baca juga: Dinas Pariwisata Sebut Sepanjang 2024 Wisatawan China Terbanyak Berkunjung ke Kaltim

Menurutnya pembentukan pansus perlu sebab selama ini Pemprov Kaltim sudah memberikan subsidi begitu besar tetapi timbal balik kadangkala tidak memadai.

"Kita akan revitalisasi dan evaluasi, Kalau perlu kita bekukan dan tarik modalnya. Karena lebih baik kita simpan di bank jelas bunganya daripada kita kasih perusda tapi kemudian tidak ada hasil memadai," tegasnya.

Terkait persoalan pidana, pihaknya menyerahkan secara menyeluruh kepada kejaksaan dan aparat penegak hukum.

"Kita dukung khususnya fraksi Golkar, bahwa yang salah tetap salah dan akan kita evaluasi kembali. Kami akan panggil Bks dalam waktu dekat," imbuhnya.

Ia menjelaskan saat ini pembentukan pansus masih dalam tataran isu di komisi II DPRD Kaltim.

Ia belum membeberkan secara menyeluruh, tetapi dipastikan akan ada pansus aset dan perusda.

"Kita akan konkritkan. Maksudnya adalah bahwa kita pakai uang rakyat memberikan ke sebuah perusda tapi kok untungnya tidak ada? Sepertinya dinikmati oleh segelintir orang," ujarnya.

Saat ini DPRD Kaltim tengah melakukan evaluasi dan menemukan sejumlah perusda yang dinilai tidak menghasilkan apa-apa.

"Sudah ada lengkap datanya. Saya tidak bisa sebutkan (nama perusda). Nanti kalau cenderung itu tidak menghasilkan apa-apa akan kita tarik modalnya dan bekukan perusdanya.

Bahkan kalau ada kejanggalan kita lapor ke APH (aparat penegak hukum) ," pungkas M. Husni Fahruddin.(*)