Guru di Kecamatan Ujoh Bilang Mahulu Mogok Mengajar, Tuntut Keadilan Tambahan Penghasilan Pegawai

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Sejumlah sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya di Kecamatan Ujoh Bilang, memilih untuk menutup sekolah dan melakukan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mereka terima. 

Aksi ini berlangsung sejak Selasa (11/2/2025) dan masih berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan.  

Kepala SDN 001 Ujoh Bilang, Florentina, menyatakan bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat dampaknya bagi para siswa. 

Namun, ia menegaskan bahwa para guru telah cukup bersabar dalam menuntut hak mereka.  

Baca juga: Guru di Mahulu Kaltim Mogok Mengajar, Kepala SMPN 1 Long Bagun: Tuntutan Sudah Disuarakan Sejak 2023

"Sekolah ditutup ini ada dampak yang sangat luar biasa bagi siswa kami, tetapi kami sebagai pendidik sangat menyadari itu," katanya. 

Menurutnya, kesenjangan TPP antara tenaga pendidik dengan tenaga teknis dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintahan daerah semakin sulit diterima. 

Para guru merasa perjuangan mereka selama ini belum membuahkan hasil yang diharapkan.  

"Kami betul-betul mengalami kesenjangan. Jadi kami juga sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin di DPR, namun belum ada titik terangnya," ucapnya.  Aksi mogok ini bukanlah keputusan individu, melainkan kesepakatan bersama para guru di Ujoh Bilang dan umumnya di Kabupaten Mahulu. 

Mereka berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan ini dengan adil.  

"Ini merupakan keinginan bersama, kekompakan dari semua guru yang ada di Ujoh Bilang, khususnya secara umum se-Kabupaten Mahulu," tegasnya.  

Saat ditanya sampai kapan aksi mogok ini akan berlangsung, Ia menegaskan bahwa para guru akan tetap meliburkan kegiatan belajar-mengajar hingga ada respons yang jelas dari pemerintah daerah.  

"Kami tidak bisa menentukan sampai kapan. Sepanjang ini belum mendapat respons dari pemerintah daerah, kami tetap liburkan," pungkasnya.  

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait langkah yang akan diambil untuk merespons tuntutan para guru di Mahulu.  (*)