Guru di Mahulu Kaltim Mogok Mengajar, Kepala SMPN 1 Long Bagun: Tuntutan Sudah Disuarakan Sejak 2023

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur  terus berlanjut sebagai bentuk protes terhadap tidak naiknya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Kepala SMP Negeri 1 Long Bagun, Aris So’ba’, menyatakan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah disuarakan sejak tahun 2023, tetapi hingga kini belum ada penyelesaian.  

"Kalau saya pribadi ya, sebenarnya kan dari kasus ini sudah dari 2023 ya," katanya, Selasa (11/2/2025).  

Aris yang baru bertugas di SMPN 1 Long Bagun sejak Oktober 2024 menggantikan kepala sekolah sebelumnya, Pak Alben, mengatakan bahwa dirinya mengikuti perkembangan tuntutan ini sejak masih bertugas di SMPN 1 Long Pahangai.  

"Iya, per Oktober 2024. Sebelumnya kan Pak Alben ya, ada pergeseran waktu Oktober. Disuruh pindah di sini, dari SMP 1 Long Pahangai di hulu sana," ucapnya.  

Baca juga: Guru di Mahulu Katim Mogok Massal, Tuntut Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai

Ia juga mengungkapkan bahwa para guru sudah menempuh berbagai langkah sejak tahun lalu, termasuk menghadiri beberapa pertemuan untuk memperjuangkan kenaikan TPP.  

"Cuman kan, apa namanya itu, dari langkah-langkah yang kita sudah lakukan selama ini kan ya, kan kebetulan sempat terlibat di beberapa pertemuan di 2024 tuh, sempat juga," ungkapnya.  

Sejak 2023 Diperjuangkan, Hasilnya Nol

Ia mengungkapkan bahwa perjuangan ini sudah berlangsung sejak 2023, namun hingga kini belum membuahkan hasil. 

"Jadi, dari 2023 ternyata di 2024 belum ada, dan kemarin di 2025 pas RDP dengan Bapak Ibu di kantor DPRD ya, kita masih belum melihat perubahan," tuturnya.   

Menurutnya, seluruh proses yang ditempuh oleh para guru sudah sesuai dengan jalur resmi, mulai dari koordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) hingga Dinas Pendidikan. 

Namun, aspirasi mereka masih belum mendapat respons konkret.  

"Kita sudah sesuai dengan ini, kita ke PGRI, habis itu nanti kita minta tolong PGRI yang sampaikan ke, apa namanya, ke Dinas Pendidikan selaku, ya kita sebut orang tua kami lah, sekolah-sekolah ya, orang tua kami," sebutnya.  

Melihat tidak adanya perkembangan, para guru akhirnya mempertimbangkan langkah lain untuk memperjuangkan hak mereka. 

Bahkan, dalam pertemuan terakhir, mereka mulai menggagas aksi bersama.