Kepala SDN 02 Ujoh Bilang Mahulu Sebut Guru Tidak Meminta Lebih hanya Ingin Kesetaraan

"Alasannya kenapa TPP guru itu tidak naik? Beban kerjanya berbeda, kemudian anggarannya tidak cukup. Tapi itu di luar logika kami," imbuhnya. 

Menurutnya, sejumlah OPD mengalami kenaikan TPP hingga hampir 90 persen, sementara guru sama sekali tidak mendapatkan kenaikan.  

"Karena justru OPD lain itu naiknya berkali-kali lipat, hampir 90 persen rasanya. Beberapa OPD yang mengalami kenaikan, sedangkan guru ini 0 persen, tidak ada kenaikan," tegasnya.  

Para guru juga menyayangkan pernyataan pemerintah bahwa usulan kenaikan TPP tidak diajukan sejak awal, padahal mereka mengaku sudah mengusulkan hal tersebut jauh sebelumnya.  

"Kalau dilihat dari, apa namanya, tidak diusulkan, padahal sudah jauh hari kami usulkan," tambahnya.  

Pihak pemerintah daerah melalui Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) menyatakan bahwa perubahan anggaran TPP tidak dapat dilakukan karena sistem penganggaran hanya diinput sekali dalam setahun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).  

"Kemarin juga dari Kabag bagian Ortal menyampaikan ini tidak bisa diubah lagi karena untuk anggaran TPP ini sekali saja dalam setahun itu diinput. Kalaupun kita mengiakan, itu tidak bisa juga diinput di SIPD," jelasnya.  

Para guru Mahulu masih menunggu solusi dari pemerintah daerah. 

Mereka menegaskan bahwa aksi mogok akan terus berlanjut hingga ada kejelasan terkait tuntutan mereka. (*)