Disdikbud Bontang Hadapi Krisis Guru, Pertimbangkan Sistem Kerja Outsourcing

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menghadapi krisis besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri pada 2025.

Kekurangan guru kian parah seiring dengan tingginya jumlah guru yang memasuki masa pensiun.

Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengungkapkan data terbaru menunjukkan, kebutuhan guru untuk tahun ini kurang lebih 137 guru.

Itu dilihat dari angka guru yang pensiun sejak 2023-2025.

Sementara pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini, hanya 8 orang yang diterima dari total 58 formasi yang tersedia. 

Baca juga: Disdikbud Bontang Khawatir Efisiensi Anggaran Ganggu Pelatihan dan Bimbingan Teknis Guru

Sementara itu, pada seleksi tahap kedua, tercatat ada 75 orang yang dinyatakan lolos administrasi.

"Kondisinya memang krisis, karena kita butuh guru sekitar 137. Jumlah ini mengacu pada guru pensiun. Pada 2023, ada 58 guru yang pensiun, di 2024 sebanyak 32 guru, dan di 2025 akan ada 47 guru yang pensiun" ujar Bambang saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Pertimbangkan Pengakatan Guru Outsourcing 

Menurut Bambang, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait masalah yang dihadapi.

Pasalnya saat ini, pemerintah diharamkan mengangkat tenaga pengajar honorer.

Skema yang bisa ditempuh adalah outsourcing. Sistem tersebut telah berjalan di DKI Jakarta. 

"Kita diminta belajar dengan Provinsi DKI Jakarta. Kan mengangkat tenaga honorer sudah tidak boleh. Yang ada sekarang outsourcing. Sistem outsourcing itu yang perlu kita pelajari dari DKI," terangnya.

Solusinya, sambung Bambang, untuk mengatasi kekurangan ini, sementara memberdayakan guru yang ada untuk mengajar lintas mata pelajaran. 

Baca juga: Pilih Jasa Luar Daerah untuk Produksi 33.370 Batik Sekolah, Disdikbud Bontang: Ongkos Lebih Murah

"Misalnya guru matematika juga mengajar olahraga. Kondisi ini memengaruhi kualitas pengajaran, tetapi saat ini kami tidak punya pilihan lain," kata Bambang.

Disisi lain masalah rekrutmen guru semakin rumit dengan adanya regulasi baru pada 2024 yang melarang pelamar dari sekolah swasta untuk mengisi formasi guru negeri. Kebijakan ini diambil untuk mencegah sekolah swasta mengalami kekurangan guru.

"Ini konsekuensi dari regulasi yang ada. Kami akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik," pungkasnya. (*)