Disdikbud Bontang Khawatir Efisiensi Anggaran Ganggu Pelatihan dan Bimbingan Teknis Guru

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang khawatir terhadap dampak efisiensi anggaran yang berpotensi mengurangi intensitas pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi para guru tahun ini.

Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono, menjelaskan bahwa pelatihan guru tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.

Namun, ia mengakui efisiensi anggaran yang diarahkan pemerintah pusat dapat membatasi jumlah kegiatan pelatihan yang direncanakan.

Baca juga: Lokasi Pasar Murah Jelang Ramadhan 2025 di Bontang, Harga Sembako Lebih Hemat

“Tahun ini hanya ada 11 kegiatan bimbingan teknis. Tidak sebanyak dulu, tapi tetap wajib dilakukan karena peningkatan kompetensi guru adalah prioritas,” ujar Bambang dalam wawancara, Rabu (12/2/2025).

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, yang menetapkan efisiensi anggaran pada 16 pos belanja, termasuk diklat dan bimtek.

Pemangkasan pada pos tersebut mencapai 29 persen sebagai bagian dari penghematan nasional senilai Rp256,1 triliun.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.

Dana hasil efisiensi diarahkan untuk mendukung program strategis seperti swasembada pangan, kemandirian energi, peningkatan layanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Melihat itu, Bambang menegaskan pentingnya pelatihan guru untuk menyesuaikan dengan perkembangan aturan pendidikan. 

“Kalau guru tidak mengikuti pelatihan, mereka akan kesulitan mengaplikasikan metode pengajaran terbaru.

Selain itu, kompetensi yang kurang dapat memengaruhi angka kredit berdasarkan jam mengajar mereka,” katanya.

Ia juga menyebutkan program strategis yang harus tetap berjalan, seperti pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), dan pendidikan inklusif.

“Saya ingin semua sekolah di Bontang menjadi sekolah inklusif. Mulai periode 2025-2026, seluruh sekolah wajib menerima siswa difabel,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Disdikbud telah mengirimkan 65 guru pada tahun 2024 lalu, untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusif bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Pelatihan tersebut mencakup pendampingan hingga pengajaran bagi anak difabel di sekolah umum. 

“Rata-rata setiap sekolah kini memiliki 3 hingga 5 guru yang telah dibekali pendidikan untuk mendukung siswa difabel,” ungkap Bambang.(*)