Dialog dengan Massa Aksi, Bupati Paser Komitmen Prioritaskan Warga Lokal untuk Program Transmigrasi

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Bupati Paser, Fahmi Fadli berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat lokal dalam program transmigrasi.

Hal itu disampaikan saat berdialog dengan perwakilan puluhan massa aksi Aliansi Paser Bersatu yang menolak program transmigrasi, berlangsung di Ruang Rapat Sadurengas, Setda Kabupaten Paser, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, dalam suatu kebijakan memang kerap diperhadapkan dengan pro kontra di tengah masyarakat.

Baca juga: Bupati Paser Sambut Massa Demo Penolakan Transmigrasi dengan Dialog Terbuka

"Namanya suatu kebijakan, pasti ada dampak positif dan negatif. Tapi kita juga harus cerdas, bagaimana kita bisa mengupayakan menyelesaikan masalah yang terjadi," terang Bupati Paser, Fahmi Fadli.

Sebagaimana yang disampaikan terhadap perwakilan massa aksi, program transmigrasi yang didatangkan dari luar daerah menimbulkan kecemburuan sosial terhadap kesejahteraan, kesenjangan sosial hingga masalah lahan bagi masyarakat lokal.

Untuk itu, Fahmi mengajak masyarakat, khususnya Aliansi Paser Bersatu, agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya minta Aliansi Paser Bersatu ini dapat berkontribusi untuk mengupayakan saudara-saudara kita yang mungkin secara kesejahteraan belum terpenuhi dengan baik, khususnya masyarakat lokal," imbuhnya.

Sementara di sisi lain, minat masyarakat lokal untuk mendaftar dalam program transmigrasi lokal masih minim, meski secara legal formal lahan yang disiapkan sah dan dapat dimanfaatkan.

Fahmi mendorong masyarakat untuk ikut dalam program transmigrasi lokal, yang lebih mengedepankan kearifan lokal dan menyasar warga yang belum memiliki rumah.

"Kalau nantinya ada program transmigrasi, dapat dikordinasikan untuk memprioritaskan kearifan lokal, ajak warga yang belum punya rumah untuk ikut program transmigrasi," pesannya.

Ditekankan, Pemkab Paser telah lebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Kementerian untuk memprioritaskan warga lokal sebelum adanya adanya aksi penolakan dari masyarakat.

"Pada prinsipnya, jika massa aksi Aliansi Paser Bersatu menolak transmigrasi dari luar daerah, maka kami di pemerintah daerah juga tentu akan mendukung dan bersama-sama kita perjuangkan," pungkas Fahmi. (*)