Rekam Jejak Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden yang Resmi Dikukuhkan jadi Guru Besar UM

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut rekam jejak Muhadjir Effendy, penasihat khusus Presiden yang resmi dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Negeri Malang (UM), Kamis (13/2/2025).

Saat ini Muhadjir Effendy menjabat sebagai penasIhat khusus Presiden RI bidang haji di kabinet Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Prof Muhadjir Effendy sebenarnya sudah mendapat SK sebagai guru besar UM pada 2014.

Tapi karena kesibukannya, ia baru dikukuhkan sekarang. Atau 11 tahun kemudian.

Baca juga: Viral Muhadjir Effendy Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Stafsus Presiden: Tidak Sesuai UU

Ia adalah guru besar Ilmu Sosiologi di Departemen Pendidikan Luar Sekolah FIP UM.

Pidato Muhadjir Effendy saat Pengukuhan Guru Besar

Saat menyampaikan pidato pengukuhan guru besar (Gubers) di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Muhadjir Effendy MAP menitipkan pesan pada Mendikdasmen Prof Dr Abdul Mu'ti MEd terkait aset UM yang menjadi sekolah negeri, Kamis (13/2/2025).

"Mumpung ada Mendikdasmen di acara ini. SMAN 8 Malang milik UM. Dulu pernah jadi SMA PPSB. Kini dengan kebijakan zonasi, sekolah ini sangat bersaing," kata Prof Muhadjir.

SMAN 8 di Jalan Veteran Kota Malang itu berada di lahan UM. Ia minta tolong untuk diganti lahan lain.

"SMAN 8 tetap di sana. Karena saya tahu persis sejarahnya untuk wilayah Sumbersari."

"Kehadiran SMAN 8 itu untuk mendorong kehidupan masyarakat dan meningkatkan warga sekitar."

"Saya saat menjadi Mendikbud belum berhasil," aku Muhadjir.

Aset UM tak hanya di SMAN 8, tapi juga di SMPN 4.

Hal itu disampaikan oleh Rektor UM Prof Hariyono MPd saat menyampaikan pidatonya. Serta juga SDN yang berada di sekitar UM.

"Termasuk SMPN 4 Malang," kata dia. Menurut Abdul Mu'ti, ia juga baru mendengar soal itu.

"Saya baru tahu. Nanti akan saya kaji ya," jawab Abdul Mu'ti kepada SURYAMALANG.COM usai mengikuti kegiatan pengukuhan di UM.

Dalam pidatonya, Prof Muhadjir menyampaikan bahwa ini adalah pidato pengukuhannya sebagai guru besar (gubes) menjelang pensiun satu tahun mendatang.

Usia pensiun gubes adalah 70 tahun. Ia mendapat SK gubes pada 2014.

"Pada 2016, saya dipanggil Presiden Jokowi untuk memperkuat pendidikan karakter, PIP dan revitalisasi SMK," katanya.

Menurutnya, pendidikan karakter adalah esensi dari seluruh proses pendidikan. Hal ini harus dilakukan sejak usia dini.

Media utama adalah pembiasaan. Sedang PIP untuk pemerataan pendidikan. Tapu harus disertai peningkatan kualitas pendidikan. Ia juga menyoroti ada kastanisasi sekolah. Karena itu kemudian diterapkan sistem zonasi.

"Tujuan zonasi adalah menghilangkan kasta sekolah serta jangkauan akses pendidikan dari jarak tempat tinggal, domisili, kepindahan keluarga."

"Apapun sistem ke depan, pada hakikatnya sekolah negeri tidak boleh ada pengecualian. Tidak boleh ada praktik ekslusifme. Jadi terbuka juga untuk penyandang disabilitas," kata mantan Mendikbud dan Menko PMK ini.

Tapi pelaksanaan zonasi memang menjadi pro kotra karena masih banyak orang tua yang dengan memberikan kriteria di luar itu, yaitu akademik. Itu justru tidak adil kalau hanya akademik. Malah tidak adil. Apalagi yang berdomisi di dekat sekolah, ada disabilitas. Itu namanya keadilan. Ia menilai dalam pelaksanaan sudah baik.

Lalu bagaimana dengan sekolah swasta? Sekolah swasta harus didorong jadi sekolah unggul sehingga ada pilihan bagi orangtua. Karena memiliki keunggulan atau pembeda. Sedang terkait revitalisasi SMK, ia menyebutkan pada saat itu, jumlah SMK masih jauh dengan SMA. Tenaga pengajarnya tidak compatible dengan kebutuhan lapangan kerja.

"Ketika saya diberi kesempatan Presiden Jokowi waktu itu merevitalisasi SMK, saya perbanyak SMK. Begitu juga guru-gurunya," katanya.

Kebijakan itu juga banyak direspons SMK swasta yang lebih lincah. Bahkan kebijakan ini juga mengangkat guru honorer dengan SK kasek. Sehingga dana BOS banyak terpakai membayar tenaga honorer.

"Jadi lingkaran setan. Juga soal sertifikasi guru. Untuk sekolah negeri, sertifikasi guru harus SK kepala daerah. Tapi guru sskolah swasta memakai keterangan yayasan."

"Akhirnya mudah. Ketika ada rekrutmen P3K harus punya sertfikasi guru, target mengangkat guru honorer di sekolah negeri tidak berhasil. Malah guru sekolah swasta ikut P3K," jelasnya.

Dampaknya sekolah swasta jadi berkualitas rendah karena guru P3K ke sekolah negeri.

"Yang meneirma dampaknya adalah bangsa ini karena karena gurunya," tutur dia.

Profil Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy lahir di Madiun, Jawa Timur pada 29 Juli 1956.

Muhadjir menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Madiun.

Kemudian, ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda dari IAIN Malang (1978) dan Sarjana Pendidikan Sosial di IKIP Malang (1982).

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan memperoleh gelar Doktor Ilmu-ilmu Sosial dari Universitas Airlangga Surabaya.

Muhadjir juga pernah bekerja sebagai wartawan semasa kuliah di Malang dan sebagai redaktur pelaksana hingga menjadi ketua redaksi di tahun 1990-an.

Selain itu, ia bahkan menjadi Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya (2008-2011 dan 2011-2014).

Muhadjir diketahui juga aktif dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan keagamaan.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang (1980), Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2005-2010), hingga menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020).

Lalu, Muhadjir menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama tiga periode (2000-2004; 2004-2008; dan 2008-2016).

Pada 2016, Muhadjir diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016-2019) oleh Presiden Jokowi.

Tiga tahun kemudian, dia ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024.

Riwayat Pendidikan

MI AL-ISLAM Mojorejo, tamat 1968, di Wonoasri
PGAN 4 TAHUN, tamat 1972, di Madiun
PGAN 6 TAHUN, tamat 1974, di Madiun
Sarjana Muda, Fak. Tarbiyah IAIN MALANG, tamat 1978
Sarjana Pendidikan Sosial IKIP MALANG, tamat 1982
S-2: Program Magister Adminsitrasi Publik (MAP), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tamat 1996
S-3: Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Pendidikan Tambahan

 Visiting Program, Regional Security and Defense Policy, National Defense University, Washington D.C., USA, 1993
Long term course, The Management for Higher Education, Vancouver State of University, Mumbai, India

Riwayat Pekerjaan

Pembantu Rektor III/Bidang kemahasiswaan, Universitas Muhammadiyah Malang (1984–1996)
Pembantu Rektor I/Bidang akademik, Universitas Muhammadiyah Malang (1996–2000)
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (2000–2004)
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (2004–2008)
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (2008–Februari 2016)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2016–2019)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2019-2024)

Artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul Muhadjir Effendy Ucap Pesan ke Mendikdasmen Soal Aset Universitas Negeri Malang yang Dipakai Sekolah

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Muhadjir Effendy, Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Eks Menko Era Jokowi

Artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang