Tanggapan Ketua PGRI Mahulu Terkait Draft Kenaikan Tunjangan Guru yang Beredar di Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Polemik mengenai draft kenaikan tunjangan guru yang beredar di masyarakat akhirnya mendapat titik terang. 

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahakam Ulu (Mahulu), Margaretha Ulam, memastikan bahwa dokumen yang tersebar tersebut tidak valid setelah dilakukan klarifikasi dengan pihak berwenang.  

"Tujuan dari kami selama ini, terutama dari PGRI Kabupaten Mahulu, akhirnya tercapai," katanya usai audiensi PGRI, perwakilan guru, dan kepala sekolah yang digelar di Cafetaria lantai 1 Pemkab Mahulu, Kamis (13/2/2025).  

Baca juga: Viral di Medsos soal Kenaikan TPP Jabatan Struktural, Ini Kata Ketua PGRI Mahulu Kaltim

Menurutnya, sejak awal PGRI Mahulu berupaya mencari kejelasan terkait isu yang berkembang mengenai draft kenaikan tunjangan yang dianggap tidak adil oleh para guru.  

"Tujuan utamanya itu adalah kita mencari kejelasan terkait dengan hiruk-pikuknya isu tentang draft kenaikan tunjangan yang tidak adil menurut teman-teman guru," ucapnya.  

Ia menambahkan bahwa PGRI telah berusaha menenangkan para guru dan memastikan bahwa pencarian informasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

"PGRI terus dari awal sudah menginformasikan untuk tetap tenang dan kita akan mencari kejelasan informasi tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan prosedurnya," tuturnya.  

Untuk mendapatkan kepastian, PGRI Mahulu telah mendatangi berbagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan terkait tunjangan tersebut.  

"Semua instansi, semua orang-orang yang berkompeten, yang berwenang di bagian itu sudah kita datangi semua, dan sudah sampai akhirnya kita bermuara di Pak Sekda," ungkapnya.  

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu akhirnya memberikan klarifikasi resmi bahwa draft yang selama ini beredar di masyarakat tidak benar.  

"Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran juga yang akhirnya memberikan, memperlihatkan, bahwa menyatakan draft itu tidak benar. Draft yang benar itu ada di Pemkab Mahulu," tegasnya.  

Usulan Kenaikan Tunjangan Sudah Diajukan

Ia mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah memasukkan usulan kenaikan tunjangan guru dalam anggaran tahun 2025.  

"Yang menjadi titik daripada hasil pertemuan ini adalah akhirnya memberikan kabar bahagia kepada teman-teman seluruh guru," ujarnya.   

Ia menjelaskan bahwa usulan ini merupakan bagian dari upaya PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. 

Meskipun belum final, langkah ini menjadi harapan baru bagi tenaga pendidik di Mahulu.  

"Bahwa kita juga sudah terakomodir di dalam usulan pemerintah daerah untuk mengajukan usulan kenaikan tunjangan di anggaran tahun 2025," jelasnya.  

Meski demikian, Ia mengingatkan bahwa proses ini masih dalam tahap pengajuan dan belum bisa dipastikan realisasinya. 

Oleh karena itu, ia meminta para guru untuk tetap bersabar dan menunggu perkembangan lebih lanjut.  

"Itu yang memang menjadi kabar baik bagi teman-teman, tapi tentunya sekali lagi mohon maaf, ini masih berupa usulan," imbuhnya.  

Ia juga mengajak seluruh guru untuk terus berharap dan berdoa agar usulan ini dapat dikawal dengan baik hingga benar-benar terealisasi.  

"Mari kita bersama-sama untuk berharap dan berdoa, semoga pemerintah daerah tetap mengawal," sebutnya.  

Dengan adanya usulan ini, para guru di Mahulu kini menanti keputusan final dari pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka ke depannya. (*)