Hari Ini Andi Harun-Saefuddin Resmi Dilantik Presiden, Pimpin Kota Samarinda dan Jalankan Program

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda terpilih, Andi Harun dan Saefuddin Zuhri, resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara di Jakarta pada Kamis (20/2/2025). 

Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan mereka dalam periode 2025-2030 untuk melanjutkan berbagai program pembangunan di Kota Samarinda.  

Walikota Andi Harun dan Saefuddin Zuhri saat ini tengah bersama 503 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Prosesi ini diawali dengan gladi bersih pada Rabu 19 Februari 2025, seluruh peserta mengenakan pakaian dinas upacara sebagai bagian dari persiapan sebelum pelantikan resmi.  

Baca juga: Andi Harun Dorong Pembentukan Satgas Evaluasi Lahan Perumahan tak Optimal di Samarinda

Sebelumnya, Andi Harun menyampaikan bahwa setelah pelantikan, ia dan Saefuddin Zuhri akan segera menjalankan tugas pemerintahan dengan fokus pada keberlanjutan program unggulan yang telah berjalan di Samarinda.  

"Kami mengusung tema sukses berkelanjutan, artinya program yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan dan disempurnakan dengan inovasi baru," ujar Andi Harun.  

Beberapa program prioritas yang akan menjadi perhatian dalam periode kedua kepemimpinannya meliputi pengendalian banjir, penataan kota, serta pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang lebih maju melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). 

Di samping itu, salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab itu sebelum bergegas ke Jakarta, Andi Harun telah memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Daerah dan para asisten untuk memastikan pertumbuhan PAD Kota Samarinda di setiap tahunnya.

Misalnya, melalui evaluasi terhadap lahan perumahan yang belum dibangun meskipun sudah diperjualbelikan. 

"Jika kaplingan tanah sudah dibeli bertahun-tahun tapi tidak dibangun, maka itu bertentangan dengan ketentuan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Jika tidak ada peralihan hak ke Sertifikat Hak Milik (SHM), maka daerah juga tidak mendapat pemasukan dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)," ujar Andi Harun.  

Ia bahkan telah menginstruksikan agar dibentuk Satgas Khusus yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda untuk mendetailkan perumahan yang tanahnya sudah laku namun belum dibangun.  

"Langkah ini merupakan bentuk komitmen di awal pemerintahan kami agar kemandirian ekonomi Samarinda semakin kuat," pungkasnya. (*)