Sindir PDIP, Mendagri Tito Karnavian Tekankan Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat Bukan Partai

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, tegas mengatakan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai.

Pernyataan ini sejurus dengan perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari PDIP, untuk tidak mengikuti retreat di Magelang.

Tito menekankan pentingnya acara orientasi kepala daerah (retreat) yang dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.

Dia mengatakan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Baca juga: Mengaku Demi Kebaikan, Bupati Lebak dari PDIP Abaikan Perintah Megawati, Tetap Ikuti Retreat

Baca juga: Kepala Daerah dari PDIP Menunggu di Jogja, Menanti Instruksi Megawati Terkait Retreat di Magelang

"Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali," kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

"Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia," ujarnya lagi.

Tito mengatakan, saat ini masih ada kepala daerah yang tidak hadir dalam acara retreat dengan beragam alasan, salah satunya adalah masalah kebijakan partai.

Padahal, kata Tito, retreat yang digelar bukan bagian dari kepentingan pemerintah pusat, tetapi kepentingan pemerintah daerah.

Baca juga: Apa Itu Retreat? Kegiatan yang Dilakukan Kepala Daerah Terpilih, Ini Jadwal Lengkap dan Materinya

Dengan retreat, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik.

"Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing," tuturnya.

Eks Kapolri ini juga menjelaskan, jika ada kepala daerah yang tidak ikut retreat, akan ada banyak kerugian yang dirasakan.

Karena kepala daerah yang tidak ikut nantinya kesulitan membuat jejaring antar kepala daerah dan harus melakukan dengan susah payah.

Baca juga: Mega Instruksikan Tidak Ikut Retreat, Cek Jumlah Kepala Daerah Terpilih dari PDIP dan Daftar Nama

"Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya," tandasnya.

Adapun kepala daerah yang tak hadir dalam retreat berjumlah 53. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.

Ditengarai 47 kepala daerah ini adalah kader PDIP yang tak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP.