Asal-usul Partai Super Tbk Gagasan Jokowi dan Tanggapan PDIP, Golkar, hingga PKB soal Pembentukannya

Hal itu pun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyatakan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.

"Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai," kata Romli.

Eks politikus PSI itu pun menyinggung pasal dalam AD/ART yang secara tegas menetapkan dewan pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai. Artinya, menurut Romli, pemegang kekuasaan tertinggi di PSI adalah Jeffrie Geovanie selaku ketua dewan pembina, bukan Kaesang.

"Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang Pangarep, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," ungkap Romli.

Selain itu, Romli menyebut, ketentuan AD/ART PSI saat ini juga memberikan peluang bagi dewan pembina untuk membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengserkan Kaesang dari posisi ketua umum.

"Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 (soal) Wewenang Dewan Pembina, Ayat (3) mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat," kata Romli.

Oleh karena itu, Romli berpandangan bahwa konsep Partai Super Tbk itu justru bertolak belakang dengan sistem PSI saat ini, walaupun Jokowi mengeklaim gagasannya telah diakomodasi.

Sebab, Jokowi menyebut bahwa Partai Super Tbk harus menjadi partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua yang dipilih langsung oleh anggota.

"Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum," ujar Romli.

Reaksi Golkar

 Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, mempersilakan apabila Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berencana membuat partai baru.

"Ya ini kan sah-sah saja, setiap orang berhak membuat partai politik di Indonesia asalkan memenuhi syarat-syaratnya," kata Adies di DPR RI, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ia pun tak keberatan jika memang Jokowi ingin membuat partai.

"Mau model apa partainya, mau terbuka, mau tertutup, ya terserah mereka. Mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya. Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang," ucap dia.

Reaksi PKB