Program Kuliah Gratis Sampai S3 Rudy Mas'ud dan Seno Aji Prioritaskan Prodi Akreditasi A di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program kuliah gratis sampai S3 Rudy Mas'ud dan Seno Aji prioritaskan prodi akreditasi A di Perguruan Tinggi di Kaltim.

Saat ini program yang menjadi andalan Rudy Mas'ud Gubernur Kaltim ini, tengah dilakukan pendaftaan untuk pendidikan gratis khususnya kuliah gratis dari jenjang S1, S2 hingga S3. 

Untuk awal pelaksanaan program kuliah gratis bagi warga Kaltim ini diprioritaskan untuk program studi (Prodi) dengan akreditasi unggul atau A.

Pemerintahan Provinsi Kaltim yang dipimpin Rudy-Seno mentargetkan program pendidikan gratis ini dapat berjalan dalam 100 hari kerja. 

Baca juga: Gubernur Kaltim, Rudy Masud: Pergub Pendidikan Gratis tengah Disiapkan, Cakupan Program Gratispol

Rancangan alur dan mekanisme pendidikan gratis kuliah S1 hingga S3 ini pada tahun awal pelaksanaan dialokasikan kepada Prodi akreditasi unggul atau A.

Pemprov Kaltim juga mengeluarkan surat bernomor 400.3 1/2/B.KESRA-I/2025 memuat lampiran pemberitahuan Pendataan Program Pembiayaan Pendidikan Gratispol yang terus diupdate.

“Untuk sekarang, pendataan difokuskan ke yang sudah unggul (akreditasi A) terlebih dahulu agar ada skala prioritas. Beberapa prodi di kampus Samarinda dan daerah lain mengisi untuk memuat data, tahun depan akan menyeluruh baik akreditasi A, B, C, baik sekali dan lainnya,” jelas Anggota Tim Transisi, Bohari Yusuf pada awak media Sabtu (8/3/2025).

Anggaran sebesar Rp778,9 miliar pada tahap awal, guna realisasi janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud–Seno Aji, diperkirakan terlaksana sebelum semester ganjil pada pertengahan tahun ini.

Pemprov Kaltim ditegaskannya menarget dalam 100 hari pertama, program sudah dapat diumumkan penerimanya.

Rencana anggaran tahun 2026 hingga selanjutnya tentu akan menyasar secara keseluruhan masyarakat Kaltim.

Termasuk nantinya terkait kualifikasi umur, ada afirmasi dan khusus yang nanti akan disiapkan.

“Kita belum bisa mengakomodasi seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang masuk setelah periode 100 hari pertama,” tandasnya.

Respons Perguruan Tinggi

Baca juga: Catat! Ini Syarat Program Gratispol, Pendidikan Gratis Jenjang SMA/SMK hingga S3 bagi Warga Kaltim

Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Abdunnur terkait hal ini mengatakan sudah menerima surat pemberitahuan tersebut untuk pemberian data.

“Masih di data. Unmul sudah terima undangan rapat untuk koordinasi bantuan gratispol baik untuk Beasiswa Mahasiswa maupun untuk dosen Unmul yang mau tugas belajar S2/S3,” ungkapnya, Sabtu (8/3/2025).

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Prof. Zurqoni juga melakukan hal sama.

Namun untuk jumlah, ia belum merinci dan masih terus menghimpun data.

“Jumlahnya, kami masih dalam proses mengkompilasi jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria,” sebutnya.

Informasi yang ia terima, untuk tahap awal, prioritas diberikan kepada program studi yang memiliki akreditasi unggul untuk jenjang S1 dan S2, sementara untuk S3 minimal harus terakreditasi Baik Sekali di tahun awal program berjalan.

“Sasaran mahasiswa yang diajukan tahun 2025 kategori mahasiswa S1, S2 dari prodi terakreditasi unggul dan S3 (terakreditasi baik sekali), sesuai ketentuan.

Nanti pada tahun seluruh mahasiwa S1, S2 dan S3 tidak mensyaratkan harus dari prodi unggul,” jelasnya.

UINSI ditegaskannya mendukung penuh program Gratispol yang bakal dimulai pada 100 hari kerja kepala daerah terpilih.

Zurqoni menegaskan bahwa program tersebut berada penuh di tangan Pemprov Kaltim untuk dimulainya, dan berharap program ini sebagai langkah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Kaltim. 

“Pada prinsipnya kami mendukung program pendidikan gratis dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat Kaltim. Semoga program ini dapat direalisasikan sesuai target waktu dan tepat sasaran,” harapnya.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Farid Wadjdy juga menegaskan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait pendataan.

Namun pihaknya akan lebih dahulu mempelajari isi surat tersebut.

“Kami secara kelembagaan sedang mempelajari, nanti kami informasikan pemikiran kami,” singkatnya.

Terakhir, Pj Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Samarinda Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum mengungkapkan pihaknya berdasarkan surat yang diterima, tidak mengajukan kuota secara spesifik.

Tetapi mengirimkan semua data mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

“Namun, jika harus ditetapkan kuota,  inginnya kami mendapatkan 30–40 persen dari daya tampungnya agar keseimbangan antara keberlanjutan operasional kampus, anggaran pemerintah, dan pemerataan kesempatan pendidikan tetap terjaga,” harapnya.

Mengingat, lanjut Evi, ada juga mahasiswa yang menerima KIP Kuliah, sehingga persentase ini memastikan bahwa PT swasta tetap memiliki mahasiswa reguler yang dapat mendukung biaya operasional tanpa terlalu bergantung pada beasiswa. 

Dengan skema ini, beasiswa dapat berjalan optimal, PT swasta tetap berkelanjutan, dan pemerintah tidak terbebani secara anggaran.

“Jika sesuai janji, semua warga Kaltim berhak mendapatkan pendanaan biaya pendidikan, namun jika ternyata ada pemberian kuota maka kami akan memilih mahasiswa yang berhak mendapatkan dengan kriteria tertentu.

Agar beasiswa ini lebih tepat sasaran, kriterianya harus berbeda dari KIP dan lebih fokus pada pengembangan SDM strategis bagi Kaltim.

Penerima ideal dengan kriteria mahasiswa berprestasi akademik maupun non-akademik, berasal dari keluarga pra-sejahtera non-KIP, serta dari daerah 3T yang memiliki keterbatasan akses pendidikan,” bebernya.

Selain itu juga, Evi berharap beasiswa ini sebaiknya diberikan kepada mahasiswa di jurusan yang mendukung kebutuhan daerah, seperti, teknik, pertanian, dan ekonomi kreatif, psikologi dan ilmu sosial lainnya, pendidikan, kesehatan agar lulusannya bisa langsung berkontribusi. 

Tentunya juga, memiliki komitmen untuk kembali mengabdi di Kaltim juga penting, misalnya melalui skema kontrak pengabdian atau ikatan dinas. 

“Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu mahasiswa secara finansial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM daerah,” menurutnya.

Soal skema pembiayaan, juga disarankannya harus jelas dan tepat waktu agar tidak mengganggu operasional PT swasta, bisa mengadopsi model seperti KIP Kuliah dengan sistem pencairan yang transparan.

Seleksi penerima juga harus adil, tidak tumpang tindih dengan KIP, serta memperhatikan jurusan yang dibutuhkan daerah, dengan afirmasi bagi mahasiswa dari daerah 3T. 

Kemudian, mekanisme pengembalian manfaat dapat berupa ikatan dinas atau kewajiban magang dan kerja sosial agar lulusan berkontribusi bagi Kaltim. 

“Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dan tidak drop out. Dukungan non-finansial seperti pengembangan soft skills, pelatihan kewirausahaan, dan bimbingan karir perlu diberikan agar lulusan lebih siap bersaing untuk saran yang paling penting ini untuk PT swasta,” katanya.

Baca juga: Pendidikan Gratis dari SMA/SMK, S1, S2, S3 di Kaltim, Kapan Program Gratispol Rudy Masud Dimulai?

Data Prodi

Anggota Tim IT Gratispol Pemprov Kaltim, yang tak ingin disebut namanya turut menambahkan, beberapa prodi unggul tercatat pihaknya sampai Sabtu (8/3/2025), masih terdapat dari beberapa perguruan tinggi (PT) di Kota Samarinda saja yang telah ada menyetorkan data mahasiswanya.

“Untuk data mahasiswa di prodi unggul yang bertemu dengan tim transisi pada tanggal 23 Februari 2025 lalu, sudah 90 persen masuk ke dalam sistem kita.

Ada beberapa dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Universitas Muhammadiyah Kaltim, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Sekolah Tinggi Kesehatan Kaltim, dan beberapa lainnya, ada lebih 5 perguruan tinggi yang sudah menyetorkan,” bebernya.

“Sisanya ada beberapa prodi yang masih belum mengirim,” imbuhnya sumber terpercaya Tribun Kaltim ini.

Terkait pendataan yang ada di surat edaran tertanggal 4 Maret ditargetkan 10 Maret 2025 telah rampung.

Meski ada kendala, Tim IT terus bekerja bersama OPD terkait agar segera bisa running di 100 hari kerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji.

Kewenangan data yang ada di Pelaporan Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), tentu juga membuat tim bersurat, agar ke Kementerian terkait agar mendapat sinkronisasi dari pusat data informasi (pusdatin), sehingga bisa mendapat data riil berapa jumlah peserta didik di Kaltim.

“Kami masih collecting data yang dikirim oleh masing-masing perguruan tinggi, terkait masalah pendataan, seperti Universitas Mulawarman yang ada aplikasi-nya untuk mendata mahasiswa itu sangat mudah untuk kita sinkronkan ke dalam sistem kami, beda hal beberapa perguruan tinggi yang sistem IT (data) nya belum tertata, jadi kami masih menunggu data dari mereka,” terangnya.

Target tanggal 10 Maret 2025 juga diharap semua PT sudah mengirim data.

Tim IT Gratispol Pemprov Kaltim  ditegaskannya akan bergerak cepat mengejar 100 hari kerja, sehingga program pendidikan gratis bisa berjalan.

“Jika masih ada yang belum kirim, kita tim yang harus jemput bola buat push PT siapkan datanya.

Kemungkinan diperpanjangnya waktu input masih belum tahu, karena itu keputusan pimpinan,” tukasnya.

Baca juga: Batas Usia Pendidikan Gratis bagi Warga Kaltim dari S1 hingga S3, Rudy Masud sebut Syarat Wajibnya

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram