Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda, Calon Pegawai Bingung Biaya Hidup hingga Batal Pulang Kampung

Kegalauan yang sama juga dirasakan Hendra Sugianto (27) yang sudah berhasil lolos pada salah satu formasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangn (DPUPR) Kabupaten Berau pada seleksi tahun 2024 kemarin. 

“Sebetulnya saya tim yang penting jangan dibatalkan saja pengangkatan kami. Kalau dibatalkan, mungkin semuanya akan sangat marah dan kecewa. Walaupun saya juga sangat kecewa dengan keputusan yang ada,” jelasnya kepada Tribun Kaltim.co, Senin (10/3).

Sebelumnya, Hendra bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN Berau, sebagai Staff Operation and maintenance. Karena Ia telah lolos seleksi, dirinya memutuskan untuk berhenti bekerja ditempat sebelumnya. Dengan harapan, dapat segera mengabdi sebagai pegawai negara.

“Kalau sekarang kegiatan tidak ada. Karena setelah bulan Ramadhan, sembari mempersiapkan berkas-berkas kebutuhan ASN. Tapi salah prediksi. Saya memang harus putar otak lagi untuk biaya sehari-hari untuk bertahan hidup. Kalaupun harus mencari kerja lagi, belum tentu perusahaan mau menerima hanya untuk beberapa bulan,” ungkapnya.

Sejauh ini, Henda berharap, agar pemerintahan memiliki win win solution yang tidak banyak memberatkan pihak lain. Dan mengkaji ulang kebijakan yang berlaku.

Senada, kekecewaan itu juga diungkapkan oleh Klarensius Grace (25) yang diterima di salah satu faskes di Kabupaten Berau sebagai Tenaga Kesmas.

“Jujur sedih sekali. Syukurnya saya belum resign. Tapi bagaimana dengan kondisi teman-teman yang sudah terpaksa resign, gimana mereka harus mutar otak untuk keberlangsungan hidup,” bebernya.

Ia menjelaskan, seharusnya jika sesuai dengan jadwal di bulan maret telah ada penetapan NIP.

Kendati begitu, dirinya mengatakan sangat mengapresiasi kinerja BPKSDM Berau. Menurutnya ini bukan salah BPKPSDM, karena semua ketentuan dari pusat.

Anggaran Tersedia

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan bahwa anggaran untuk pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024 telah tersedia.

Lantaran adanya kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses pengangkatan tetap harus mengikuti regulasi baru, yakni diundur hingga 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan 1 Maret 2026 untuk PPPK.

Plt Kepala BKPSDM Samarinda, Samlian Noor, menyebutkan bahwa alasan utama penundaan ini adalah adanya kendala anggaran di sejumlah daerah.

Sekitar 30 persen pemerintah daerah di Indonesia tidak siap membiayai pengangkatan ASN baru, sehingga kebijakan ini ditetapkan secara nasional.

Meski begitu, Samarinda sebenarnya tidak mengalami kendala serupa.