Pemprov Kaltim Ajukan Ambil Alih Pengelolaan Alur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam I Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berniat mengambil alih pengelolaan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam I Samarinda.

Niatan tersebut muncul sebagai upaya Pemprov Kaltim menjaga jembatan yang dibangun pada 1983 tersebut dari tabrakan kapal bermuatan yang telah berulang hingga 22 kali.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud mengatakan berbicara mengenai Jembatan Mahakam I bukan hanya soal masalah alur pelayaran, tetapi juga keselamatan masyarakat.

Baca juga: Pasar Pagi Belum Rampung, Warga Samarinda Beralih Belanja Baju Lebaran di Segiri Grosir

"Kita lebih utamakan keselamatan. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," tegas Rudy Mas'ud.

Ia mengambil contoh, Jembatan Kutai Kartanegara runtuh pada 26 November 2011 tanpa disenggol apapun. 

Sementara Jembatan Mahakam I yang menjadi alur pelayaran dan dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda dan Pelindo sudah dua puluh kali lebih tertabrak tongkang dengan muatan ribuan ton.

Terlebih dalam insiden ke 22 kali yang terjadi pada Minggu (16/2/2025) lalu, fender atau pelindung tiang Jembatan Mahakam telah hancur namun masih digunakan sebagai alur pelayaran.

"Kalau ini disenggol lagi bahaya. Jembatan kita usianya hampir 40 tahun. Kalau tidak ada fendernya, kalau runtuh siapa yang mau bertanggung jawab? Kita harus atur ulang kembali tata kelola penggolongan Jembatan Mahakam," tegasnya.

Begitupun Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji meyakinkan Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim memiliki kemampuan mengelola retribusi dari alur pelayaran Sungai Mahakam apabila KSOP Samarinda dan Pelindo tidak mampu menjamin keamanan Jembatan Mahakam.

"Biar lebih aman. Juga banyak sekali retribusi alur pelayarannya itu. Setiap kapal yang melintas bayar Rp 5 juta. Kalikan berapa ratus kapal sehari dan ribuan dalam satu tahun," bebernya.

Namun ia menekankan pengalihan pengelolaan akan membutuhkan tahapan yang panjang.

"Kita akan sampaikan ke Menteri Perhubungan agar (pengelolaan alur pelayaran di Jembatan Mahakam) bisa diambil alih daerah unuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah mengatakan rencana pengalihan pengelolaan alur pelayaran tersebut memang sudah terdengar.

Namun sejauh ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Kaltim.

"Memang diupayakan agar kita yang atur alur pelayaran. Tapi tunggu arahan dulu dari gubernur," singkat Irhamsyah.(*)