Komisi II DPRD Kaltim Dengarkan Rencana Bisnis Perusda BKS dan MMP untuk Peningkatan PAD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim mengundang dua Perusahaan Daerah (Perusda) milik pemerintah provinsi untuk rapat bersama membahas rencana bisnis tahun 2025.

Pertemuan bersama  PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan PT MMP (Migas Mandiri Pratama) berlangsung di Gedung D ruang Komisi II, Senin (17/3/2025).

Adapun isi pertemuan ditegaskan bahwa mendengarkan paparan dua Perusda ini terkait rencana bisnisnya ke depan.

Baca juga: Pasar Murah Belum Cukup Atasi Inflasi, Harga Komoditas Pangan di Samarinda Melonjak

“Ada beberapa hal yang dibahas untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk bisa dimaksimalkan Perusda,” sebut Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, malam.

Beberapa sektor yang profit coba akan didorong sesuai kapasitas legislatif dalam pengembangan rencana bisnis 2 perusda tersebut.

PT MMP yang bergerak di sektor Migas (minyak dan gas) serta PT BKS yang menyasar pertambangan, diharap mampu menyumbang kas daerah, bukan hanya meminta suntikan penyertaan modal setiap tahunnya.

Potensi–potensi PAD juga harus melalui sebuah kajian, kemudian menyasar skala prioritas.

“Misal PT MMP memaparkan kajian terkait Migas, elpiji, sumur minyak yang kurang produktif untuk dimaksimalkan dengan kerjasama Pertamina, dengan persetujuan Kementerian ESDM untuk dividen ke daerah, tetapi dengan kajian mendalam. Tak bisa ujuk–ujuk menyampaikan, tentunya mengharap penyertaan modal untuk itu,” tukasnya.

Sementara terkait PT BKS, Komisi II tak bisa banyak menyampaikan karena adanya pergantian direksi baru yang sebelumnya mendapat ganjalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

“Belum ada kegiatan karen pergantian pengurus baru ada pemeriksaan Kejati. Kami meminta belajar dari kesalahan sebelumnya, aspek legalitas juga dilengkapi, agar kedepan tidak lagi bersentuhan dengan hukum,” tegasnya.

Mitra Komisi II yang bermitra dengan 8 Perusda di Kaltim akan memanggil seluruh BUMD agar maksimal dalam perencanaan bisnis sehingga PAD bisa maksimal pula didapat ke daerah.

Meski ada instruksi efisiensi pemerintah pusat, Komisi II akan meminta agar para perusda berinovasi menjaring pendapatan, karena disadari sektor usaha juga terdampak akibat ini.

Diketahui, 8 perusda Kaltim yaitu PT Bankaltimtara, PT Kelistrikan Kaltim, PT Sylva Kaltim Sejahtera, PT Agro Kaltim Utama, PT Jamkrida Kaltim, PT Melati Bhakti Satya, PT Migas Mandiri Pratama, dan PT Bara Kaltim Sejahtera.

“Kita akan mengundang perusda lainnya, akan menggali pendapatan daerah dan apa saja soal rencana kerja mereka,” tandasnya.

Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Edi Kurniawan saat ditemui juga mengatakan bahwa hasil rapat membahas permasalahan rencana bisnis untuk 5 tahun kedepan. 

Sumur idle yang merupakan sumur sudah tidak aktif dalam jangka waktu yang lama, akan coba di reaktivasi.

Namun ini juga butuh modal yang, dan hal ini sudah dijelaskan ke Komisi II DPRD Kaltim.

“Misal sumur idle, biodiesel, SPBU, terutama penambahan modal untuk pengembangan bisnis dengan target PAD,” tukasnya.

Tak hanya itu, sektor hilirisasi migas didorong DPRD dan pemerintah agar dikembangkan Perusda MMP ke depan supaya tidak bergantung pada participating interest (PI) 10 persen yang diterima dari Blok Mahakam.

Pembagian porsi PI 10 persen didasarkan atas pelamparan reservoir atau cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksikan.

Turunnya dividen MMP karena adanya penurunan produksi dan adanya pengembangan dari pihak Pertamina.

“Masih (kelola PI) dan sudah setor ke daerah kisaran Rp78 Miliar tahun 2024, kami didorong agar pendapatan non PI yang harus ditingkatkan. Kinerja kami masih harus ditingkatkan. Sektor migas hilirisasi, seperti SPBU,” imbuhnya.

Direktur Utama PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Nidya Listyono juga menegaskan, rapat bersama Komisi II DPRD turut membahas rencana kerja pihaknya ke depan.

Tahun 2024 pihaknya mengatakan belum dapat banyak bergerak karena adanya terganjal permasalahan hukum di Kejati Kaltim.

Diakuinya, pengembangan ke depan banyak bergerak untuk bersih–bersih terkait SOP dan melihat potensi mineral non logam, bukan hanya pertambangan.

“Teman–teman tahu kan hari ini BKS sedang diperiksa, hari ini yang bisa saya kerjakan, sedang bersihkan SOP, administrasi. Audit BPK, inspektorat dulu,” tegasnya pada awak media.

Namun pengembangan bisnis BKS saat ini menurut Nidya seperti membangun perusahaan baru yang akhirnya memudahkannya agar merampungkan finalisasi rencana bisnis ke depan, bukan bergantung pada pendapatan saham yang ada saat ini.

Dimana BKS selama ini diketahui hanya terpaku pada pekerjaan menerima uang dari kerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) setiap tahunnya.

“Kita terus bekerja sama dengan semua pihak, untuk memperbaiki semuanya. Kajian–kajian juga kita ajukan ke Komisi II. Dividen dari MSJ masih jalan, dan telah setor ke kas daerah, tahun 2023 Rp 32,4 miliar tahun 2024 masih proses audit,” jelasnya.(*)