Kecewa, Mentan Amran Sulaiman Copot Dani Satrio dari Pimpinan Bulog Kalsel: Tak bisa Dibiarkan!

TRIBUNKALTIM.CO - Terjawab alasan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot Dani Satrio dari Pimpinan Bulog Kalimantan Selatan.

Mentan Amran Sulaiman menyebut hal ini tak bisa dibiarkan.

Keputusan itu diambil Amran Sulaiman setelah mendengar langsung keluhan para petani saat menghadiri panen raya di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada Selasa (18/3/2025).

Dalam acara tersebut, sejumlah petani mengadu kepada Amran bahwa mereka terpaksa menjual gabah hasil panen di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada tengkulak.

Baca juga: Pesan Menteri Andi Amran Sulaiman soal Kemandirian Pangan, Sikap Pemkab PPU Atas Swasembada

Padahal, pemerintah telah menetapkan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram. Namun kenyataannya, petani di Tanah Laut hanya mampu menjual gabah mereka dengan harga antara Rp 5.300 hingga Rp 5.600 per kilogram.

Mendengar keluhan itu, Amran mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kinerja Bulog Kalsel yang dinilai lamban dalam menyerap gabah petani.

Alasan Menteri Pertanian copot pimpinan Bulog Kalsel

Ia menilai Bulog justru pasif menunggu di gudang, bukannya bergerak langsung ke lapangan.

“Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang,” kata Amran dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/3/2025).

Tak hanya lamban, Bulog Kalsel juga dinilai sulit dihubungi ketika petani membutuhkan informasi terkait kepastian penyerapan gabah.

Kondisi tersebut membuat Amran geram. Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem agar penyerapan gabah berjalan lebih optimal.

“Ini nggak bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” tegasnya.

Amran menambahkan, pencopotan pimpinan Bulog Kalsel bukan sekadar bentuk sanksi, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki kinerja Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani.

Menurut dia, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat petani terus dirugikan akibat buruknya sistem penyerapan.

“Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata. Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang," kata dia.

"Ke depan kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” pungkas Amran.

Mentan RI Ultimatum Pemprov Kalteng Bakal Cabut Proyek Cetak Sawah Jika Tak Mampu Garap Lahan

Dalam kunjungan kerjanya kesekian kali ke Kalimantan Tengah Menteri Pertanian atau Mentan RI Andi Amran Sulaiman, memastikan proyek program swasembada pangan berjalan lancar tanpa ada kendala.

Meski begitu fakta di lapangan tak semulus rencana yang dirancang poleh pemerintah, terbukti setelah proyek berjalan dalam kurun waktu beberapa bulan.

Ternyata pemerintah hanya mampu menargetkan cetak sawah di Kalteng seluas 75 ribu hektare dengan anggaran Rp 3 triliun. Angka tersebut menurun dari target sebelumnya yakni 150 ribu hektare dengan anggaran lebih dari Rp 5 triliun. 

Mentan RI, Amran Sulaiman mengatakan, pengurangan target cetak sawah dilakukan setelah pihaknya mengevaluasi proyek cetak sawah di Kalteng. 

Amran mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada kontrak 63.222 lahan hektare yang berkontrak untuk proyek cetak sawah. 

"Tetapi kami melakukan evaluasi harian, mingguan, dan bulanan, progres kurang dari kabupaten itu kami cabut," ungkapnya, di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (19/3/2025). 

Selanjutnya, kata Amran, Kementan mengultimatum dengan menyerahkan pembagian lahan untuk cetak sawah tersebut kepada Pemprov Kalteng. 

"Kalau kabupaten tidak sanggup kami cabut kami serahkan ke Pemprov Kalteng untuk diserahkan ke kabupaten yang lain, kalau Kalteng tidak sanggup kami serahkan ke Provinsi lain," tegasnya. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk tahap awal program cetak sawah di Kalteng. 

"Untuk cetak sawah 150 ribu hektare program 2025 ada Rp 5,1 triliun," kata Edy, Senin (20/1/2025). 

Program cetak sawah 150 ribu hektare itu tersebar di 10 kabupaten/kota di Kalteng, mencakup Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Katingan, Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan. 

Saat ini, baru 6 kabupaten menganjukan kontrak untuk lahan cetak sawah, yakni Kapuas, Pulang Pisau, Kotawarigin Timur, Barito Utara, Seruyan dan Lamandau.

Artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Mentan RI Ultimatum Pemprov Kalteng Bakal Cabut Proyek Cetak Sawah Jika Tak Mampu Garap Lahan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mentan Amran: Saya Kecewa, Petani Tunggu di Sawah, Bulog Malah di Gudang"