DPRD Kaltim Minta Pemprov Percepat RPJMD Baru, Ananda Moeis: Kami Sudah Bersurat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Program populis Gratispol–Jospol yang peruntukannya ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan internet diminta segera disesuaikan DPRD Kaltim.

Penyesuaian dilakukan agar program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029.

DPRD Kaltim juga telah berkirim surat ke Pemerintah Provinsi agar mempercepat menyusun dan membahasnya untuk ditetapkan, agar tidak terlambat.

"Kita juga sudah bersurat ke Pemprov Kaltim, untuk mempercepat (penyusunan RPJMD). Mengingatkan sesuai kewenangan kita," ungkap Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis saat agenda buka bersama, Sabtu (22/3/2025).

Baca juga: Bupati Fahmi Tekankan 3 Fokus Transformasi dalam Penyusunan RPJMD untuk Wujudkan Paser Tuntas 

RPJMD sendiri merupakan blueprint (cetak biru) pembangunan suatu daerah yang menjadi dasar dan pedoman pemerintah daerah melaksanakan pembangunan ke depan.

DPRD Kaltim sendiri, diakui Nanda, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan Kaltim ini, sudah melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) dihadiri Ketua DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi. 

Hasilnya, DPRD Kaltim mendorong dan menyurati Pemprov segera percepat pembahasan RPJMD.

"Kami sudah melaksanakan rapim, dan menyurati Ketua Komisi dan Fraksi untuk bersurat ke Pemprov mempercepat pembahasan RPJMD. Sesuai jadwalnya lah Jangan sampai kelewat. Karena kita sudah mau pembahasan APBD 2026," ujarnya.

Penyusunan RPJMD Kaltim, diharapkan selesai tepat waktu. 

Baca juga: Pemkot Samarinda Gelar NGOBRASS, Pastikan Masukan Stakeholder untuk Cegah Stunting Terserap di RPJMD

Tentunya juga membahas berbagai program yang telah dijanjikan saat kampanye ke visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang baru. 

Program ini nantinya akan diawasi oleh DPRD sesuai kewenangannya.

“Kita juga bentuk Pansus untuk pembahasan dan penetapan RPJMD Kaltim. Termasuk, proses konsultasi RPJMD ke DPR RI,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni juga telah memutar otak untuk penyesuaian APBD agar bisa dimaksimalkan, dari angka yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memasukkan berbagai program prioritas Gubernur–Wakil Gubernur. 

“Induknya RPD, sekarang RPJMD yang sudah kita rancang dan dari politis, tinggal disatukan. Jadi kita masih bisa melakukan penambahan (top-up) melalui refocusing ini,” sebut Ketua TAPD ini pada pertengahan Maret lalu.  

Anggaran tengah di ploting ulang agar fleksibel bisa diarahkan untuk mewujudkan program 100 hari kerja Gubernur dalam mempercepat program Gratispol-Jospol agar dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Timur. 

“Bisa digeser untuk seragam sekolah gratis, salah satu program Gratispol atau yang lain,” tandasnya.

TAPD ditegaskan Sri, terus menyusun penyesuaian pergeseran bersama tim transisi agar RPJMD sejalan dengan visi-misi kepala daerah baru.

“Kita juga secepatnya berkoordinasi dengan banggar DPRD Kaltim, tim transisi juga, agar bisa langsung dieksekusi pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)