DPRD Kaltim Minta Bapenda Maksimal Gali Pendapatan Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pendapatan asli daerah (PAD) terus dioptimalkan agar mampu menopang pembangunan daerah yang lebih masif.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta Komisi II DPRD Kaltim agar inovatif dan kreatif dalam mencari sumber-sumber PAD.

Terlebih pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang mana kebijakan ini berdampak pada menurunnya dana transfer ke daerah (TKD) dari APBN.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menilai, berkurangnya dana TKD berpotensi mengganggu program pembangunan.

Belum lagi digesernya sejumlah penggunaan anggaran dalam jumlah yang cukup besar.

Solusi mesti didapat agar PAD tetap optimal dan langkah strategis mesti diputuskan segera.

Kesadaran dalam membayar pajak dari perusahaan yang beroperasi di Kaltim, salah satunya, menjadi hal yang diminta agar dilakukan optimasi.

“Sebagai leading sector dalam menggali PAD, kami akan menggandeng mitra-mitra terkait, yakni OPD, untuk mencari cara agar penerimaan pajak daerah meningkat,” sebutnya, Sabtu (22/3/2025).\

Baca juga: Datangi Karang Paci, AMPL-KT Tuntut Penjelasan Proyek Rehab Gedung DPRD Kaltim Senilai Rp55 Miliar

Lanjut Sabaruddin menjelaskan, sektor pajak menjadi salah satu yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Tentu Komisi II akan mendorong upaya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sesuai kewajiban. 

“Jadi diharapkan dapat menutup kekurangan akibat pemangkasan anggaran ini. Karena OPD terkait juga harus optimal dalam penerimaan sektor pajak, selain sektor lainnya,” imbuhnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim juga punya cara agar PAD tetap meningkat pada tahun 2025.

Tim terpadu yang bakal bertugas untuk menginventarisasi potensi-potensi PAD juga telah dipersiapkan.

Tim akan bergerak agar mencari sektor mana saja PAD bisa diraup, sambil mengupayakan tidak ada kebocoran pendapatan yang mungkin terjadi. 

“Sudah ada SK (surat keputusan) untuk tim terpadu ini,” kata Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati.